Daerah

10 Warga Trimulyo Tegineneng Gugat Kepala Desa Di PTUN Bandar Lampung

Bandar Lampung, beeoneinfo.com

Sepuluh warga mantan perangkat desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Pesawaran menggugat kepala desa Trimulyo, Hendro.

Pasalnya, menurut mereka pemberhentian ini adalah sangat bertentangan dengan beberapa peraturan dan perundang – undangan yang ada tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa.

Menurut lembar surat yang masuk ke meja redaksi beeoneinfo.com, kesepuluh warga tersebut adalah, Nyoto Prayitno, Vinalis Budiarti, Kholis Nurbowo, Sudiono, Hariadin, Zainal Chafid, Suherno, Suanwa, Muhammad Ansori dan Sudirsan.

Mereka melalui kantor advokat & konsultan hukum ADV GUNAWAN., SH., MH & PARTNER menggugat keputusan kepala desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Pesawaran nomor : 140/019/VII/.03.15/V/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Dalam surat tersebut juga tertuang, keputusan mereka menggugat adalah karena tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimana salah satunya tertuang dalam pasal 5 ayat 1 jika kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Sementara camat Tegineneng Syahrudin saat ditemui awak media pada Senin (4/5/2020) lalu menegaskan tidak akan memberikan rekom jika yang bersangkutan dalam hal ini kepala desa melanggar peraturan yang ada.

“Serius..!! Saya tidak akan memberi rekom dalam penjaringan ini jika yang bersangkutan menyalahi peraturan pemerintah , kita ini hidup di negara hukum, ya sebaiknya kita mentaatinya itu harus, nah terkait belasan perangkat desa priode kepala desa lama yang masih bekerja pada masa dinasnya tersebut ya biarkan lah habiskan sesuai ketentuan yang berlaku dan jangan di benturkan dengan peraturan lain seperti peraturan verifikasi untuk segera mengundurkan diri agar jabatan perangkat dikosongkan sedangkan yang bersangkutan masih bertugas sesuai aturan di negara ini, (permendagri).” Jelasnya, dikutip dari suaralampung.com.

Selain pasal itu, mereka juga menggugat kepala desa Trimulyo dengan beberapa pasal lain seperti pasal 5 ayat 3, pasal 7, dan pasal 12.

Dasar lainnya, mereka juga menggugat sebab keputusan kepala desa Trimulyo tersebut juga berbenturan dengan peraturan daerah kabupaten Pesawaran nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa antara lain pasal 8 ayat 1, pasal 9, pasal 11 dan pasal 17.

Gugatan kesepuluh perangkat desa yang diberhentikan tersebut kemudian diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung dan mulai disidangkan pada hari ini 01 Juli 2020. Turut hadir dalam persidangan kades Trimulyo, Hendro selaku tergugat dan perwakilan para penggugat, Gunawan SH MH CIl dan Nofrizal. SH.

Sebelumnya, kepala desa Trimulyo kecamatan Tegineneng Pesawaran dikabarkan melakukan perombakan besar – besaran diperangkat desanya.

Kades Trimulyo, Hendro mengatakan, alasan pergantian perangkat desa tersebut, selain untuk penyegaran juga memberdayakan generasi muda yang ada di desa setempat.

Kades Trimulyo, membantah apabila perombakan perangkat desa melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Hendro, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Trimulyo sesuai dengan Permendagri No: 67/2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kami tidak akan ceroboh mas, pergantian perangkat desa sesuai dengan peraturan dan kebutuhan untuk kemajuan Desa Trimulyo,” ujarnya, dikutip dari headlinelampung.com (28/05/2020).

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top