Daerah

BATAS WILAYAH MUARA ENIM – BANYUASIN DAN MUARA ENIM – OKUS DISEPAKATI

Muara Enim
beeoneinfo.com
.
Tindak lanjut upaya penyelesaian tapal batas daerah antara Kabupaten Muara Enim,  dengan Kabupaten Banyuasin serta Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, akhirnya disepakati.

Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, yakni  Pemkab. Muara Enim melalui Pj. Sekretaris Daerah, Drs. Emran Tabrani, M.Si., Pemkab. Banyuasin melalui Bupati, H. Askolani, S.H., M.H., dan OKU Selatan melalui Wakil Bupati, Sholehien Abuasir, S.P., M.Si, yang dilaksanakan di  Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu petang tadi (30/06/2021)

Kesepakatan ini, nantinya yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Lagi Viral :   Pangkalan TNI AL Dabo Singkep Kembali Gelar Serbuan Vaksin Untuk Masyarakat

Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri ini, Pj. Sekda Drs. Emran Tabrani, M.Si yang didampingi Kabag. Tata Pemerintahan, Drs. Asarli Manudin, M.Si., menyampaikan bahwa defacto permasalahan batas antara Kabupaten Muara Enim dengan Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim dengan OKU Selatan sudah tuntas dan tinggal menunggu ketetapan hukum melalui Permendagri.

Dirinya bersyukur atas kesepakatan dan penyelesaian batas daerah yang dilakukan dengan prosedur yang benar dan suasana kekeluargaan.

Ditegaskannya lagi bahwa kesepakatan itidak ada istilah kalah ataupun menang dalam penyelesaian tapal batas ini karena masing-masing pihak telah menyampaikan pandangannya melalui dokumen-dokumen pendukung, baik dokumen berita acara pelacakan batas, titik koordinat maupun peta batas yang telah dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang kemudian telah mencapai titik temu untuk sama-sama disepakati.

Lagi Viral :   Pastikan Aman, Pembagian BST Dikawal Personil TNI-Polri

Semua ini, kata Pj. Sekda tak lain untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman, baik bagi warga setempat maupun pemerintah daerah  dalam pembangunan sehingga menghindari sengketa yang berdampak tersendatnya pembangunan infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, ungkap Pj. Sekda , dia akan melaporkan hasil kesepakatan ini kepada Pj. Bupati Muara Enim. Dalam kesepakatan ini juga disaksikan dan ditandatangani oleh Pemprov. Sumatera Selatan melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. S.A. Supriono, serta Kemendagri melalui Koordinator Tim V Percepatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si., dan Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Sugiarto, S.E., M.Si.(Ab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top