Beeoneinfo.com, Bandar Lampung – Badan Pusat Statisktik (BPS) Provinsi Lampung menjamin kerahasian data responden dalam rangka mengumpulkan data program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
Hal itu disampaikan langsung oleh Statistik Ahli Madya Selaku Kordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Lampung Mas’ud Rifai pada kegiatan media gathering, Jumat (14/10) di hotel Golden Tulip.
“BPS menjamin kerahasiaan data responden sesuai dengan UU nomor 16 tahun 97′. Untuk data yang sudah di olah akan terkumpul di bappenas. Maka bentuk jaminan data itu, seluruh petugas pengumpulan data dilatih untuk memahami itu. Sehingga teknis pendataan melalui kuesioner itu hanya boleh di pegang si responden pemilik data dan petugas sensus,” kata dia.
“Lain dari itu, saat mengingput NIK juga tidak penuh, ada enskripsi ketika kita menampilkan data. BPS tidak pernah menampilkan data yang sifatnya individual,” tambahnya.
Penyelenggaraan Regsosek akan mulai mengumpulkan data seluru masyarakat provinsi Lampung dari tanggal 15 Oktober – 14 November dengan mengerahkan 13.672 petugas BPS Provinsi Lampung dengan rincian PPL: 10.499, PML: 2.71, Koseka: 391, Task Force: 71.
“Adapun tujuan dari regsosek ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Sehingga outputnya, kita bisa mendapatkan pemetaan penduduk berbadasarkan sosial ekonomi,” terangnya.
Pendataan Regsosek 2022 dilakukan secara door to door oleh tim BPS yang sudah melakukan pelatihan khusus dan dilengkapi tanda pengenal.
Adapun variabel data yang akan digali dari masyarakat mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, perlindungan sosial, kesehatan dan disabilitas dan pemberdayaan ekonomi.
“Kita akan mulai dengan pendekatan keluarga, dengan memperhatikan semua domisili anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK),” ujarnya.
“Semua masyarakat di provinsi Lampung akan kami data dari semua lapisan masyarakat. Termasuk tunawisma akan kami data juga pada malam Regsosek,” imbuh Mas’ud.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan, terkait dengan keamanan dan pembobolan data akan tetap rentan. Namun yang terpenting adalah kesiapan dan penanganan tercepat saat ada hacker.
“Temen-temen tentunya telah kompeten, namun hacker ini juga kreatif. Sehingga secara regulasi kami sudah menyiapkan itu. Ada data-data yang memang umum bisa di simpan biasa dan ada yang harus disimpan secara berlapis,” kata
Dan dalam hal ini, sambung Ganjar, pemerintah juga berinisiasi membentuk pusat data nasional. Ini juga sebagai bentuk keamanan data dari luar.
“Sehingga hal ini perlu disosialisasikan akan masyarakat paham. Bahwa ini program nasional, perintahnya agak cepat, tapi lihat manfaatnya. Registrasi sosial ekosistem, plus klasifikasi kesejahteraan berbasis NIK sehingga bisa saling di hubungkan,” pungkasanya.
Related posts:
