Bandar Lampung

Celah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Upaya Penundaan Pemilu 2024

Sumber photo : cnbcindonesia.com

Bandar Lampung, beeoneinfo.com

Menguatnya wacana penundaan Pemilu 2024 satu atau dua tahun bisa menjadi celah bagi pendukung Jokowi memaksakan agar terjadi perpanjangan periode jabatan presiden. Sebab seperti dikutip dari pernyataan Ihsan Maulana, Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) perubahan jadwal Pemilu hanya bisa dilakukan jika terjadi amandemen UUD yang hanya berhak dibahas oleh anggota MPR RI.

Menurut Ihsan, usulan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sangat tidak mungkin terjadi. Ihsan beralasan, tidak bisa perubahan jadwal dilakukan hanya dengan berbasis UU dan atau Perppu.

“Penundaan pemilu tidak mudah untuk dilakukan, dan hampir tidak mungkin dilakukan apalagi hanya dengan berbasis UU atau Perppu,” kata Ihsan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/2).

Untuk diketahui, ketentuan Pemilu diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) menyebutkan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sementara itu dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD harus diajukan paling tidak oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dengan proporsi itu, sidang MPR sedikitnya harus diajukan oleh 237 anggota MPR atau setidaknya tiga fraksi besar di parlemen.

Lagi Viral :   Prediksi Avi Cenna Isnaini : "Suara Pemuda Salah Satu Faktor Kemenangan Musa Ahmad Di Pilkada Lamteng 2020"

Lalu bagaimana mungkin ada celah bagi pendukung Jokowi agar bisa mewujudkan kepesertaan hingga 3 periode ?.

Dalam diskusi publik yang diadakan KontraS pada 15 September 2021 lalu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar pernah mengungkapkan kekhawatirannya jika celah amandemen UUD 45 bisa saja diselipkan agenda pembahasan masa jabatan tambahan bagi presiden.

“Jadi ketika pemilu tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan perpanjangan masa jabatan, bisa setengah atau penuh. Ini ide yang konyol,” katanya.

Kemungkinan berikutnya, Zainal menyebutkan soal mengubah metode pemilihan presiden yang tidak lagi langsung oleh rakyat, tetapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebab, MPR akan menjadi lembaga tertinggi melalui amandemen terbatas UUD 1945, dikutip dari nasional.tempo.co 15 September 2021 lalu.

Saat ini, kemungkinan – kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Zainal sendiri besar kemungkinan menjadi kenyataan. Masalahnya hanyalah, seberapa besar keinginan partai – partai besar ingin menempatkan kadernya sendiri menjadi pemimpin negeri ini.

Lagi Viral :   Ayo, Pilih PNS Inspiratifmu Sekarang !, Liat Caranya Disini

Namun jika kalkulasi politik mereka memperhitungkan mencari posisi aman, bisa jadi mereka kembali berkoalisi kembali untuk membahas amandemen UUD 45 dan menunda Pemilu 2024 serta membahas perkara penambahan jabatan presiden hingga 3 periode.

Seperti kita ketahui kembali, berbagai hasil survei saat ini sangat tidak menguntungkan posisi partai – partai besar yang menguasai parlemen.

Sementara celah mengambil hati masyarakat sendiri sangat sulit mengingat dimasa pandemi ini banyak terjadi hal – hal yang dipandang masyarakat pemerintahan saat ini tidak memuaskan. Kemungkinannya, jika pertarungan antar partai besar terjadi di Pemilu 2024, maka yang terjadi adalah pertempuran habis – habisan yang dipastikan akan menguras energi dan biaya.

Bahayanya lagi bagi partai besar, banyaknya bermunculan bakal calon “kuda hitam” independen seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Tohir dan Ridwan Kamil. Pun dipartai politik terus menguat nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Prabowo Subianto.

Sementara Puan Maharani yang dipaksa PDIP untuk turut bertarung dikancah Pilpres dan Airlangga Hartarto yang digadang bakal menjadi calon Presiden dari partai Golkar justru melorot tajam tingkat elektabilitasnya.

Lagi Viral :   Dilarang Arab Saudi, Kegiatan Umroh Jamaah Haramein Group Tetap jalan, Kok Bisa ?

Persoalannya tinggal apakah masyarakat bereaksi keras menolak atas Amandemen UUD 45 dan perpanjangan masa jabatan presiden, atau acuh karena terlalu sibuk mengurusi perekonomian keluarga masing – masing yang karena pandemi ini masih belum stabil. Ditambah lagi persoalan ekonomi seperti minyak goreng langka dan mahal serta kedelai import yang juga ikut naik harganya.

Akhir kata, jika tingkat kepercayaan diri partai – partai politik besar amat rendah untuk menjadi peserta Pilpres berikutnya, bisa jadi mereka bersepakat untuk menggelar Amandemen UUD 45 dan menyisipkan agenda membahas perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak 3 periode.

(Dhit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top