Daerah

DUGAAN OKNUM KEPALA DESA PEDATARAN KECAMATAN GELUMBANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN BPD

Muara Enim
beeoneinfo.com

Sebelumnya Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini perna viral diberitakan terkait kasus proyek Dana Desa Pedataran yaitu pembangunan tempat penampungan air bersih didesa ini ambruk. Dan setelah dilakukan investigasi kelokasi didapati temuan dugaan proyek dana desa tempat penampungan air bersih di Desa Pedataran ini tidak memiliki pondasi yang layak.

Kali ini Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini kembali diterpa masalah. Dilansir dari berita dimedia online bahwa oknum Kepala Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim EB dituduh sudah melakukan pemalsuan tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD).

Nasabah Bank BRI Di Lampung Kebobolan 50 Juta
PD KAMI Bandar Lampung Siap Demo Bank BRI Di Lampung
Uang 50 Juta Raib Dari Rekening, BRI Teluk Betung Bandar Lampung Enggan Tunjukkan Rekaman CCTV
Uang Nasabah Di Duga Di Gelapkkan Oknum Pegawai Marketing Bank BRI Di Lampung
7 Manfaat Air Bekas Cucian Beras
PBB Di Bandar Lampung gratis Lho !
OJK Lampung Respon Cepat Laporan Nasabah Yang Uangnya Hilang 50 Juta Di BRI Lampung
6 Manfaat Air Tajin Yang Dahsyat
Gubernur Lampung Ngaku Preman, Bentak Wartawan MNC TV
KNPI Bandar Lampung Temani Nasabah Bank BRI lampung Ngadu Ke OJK

Bila tuduhan ini terbukti, maka oknum Kepala Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang EB terancam melanggar Pasal 263  KUHP yang bunyinya
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum Kepala Desa Pedataran ini bisa juga mengarah kepada perbuatan melakukan korupsi sebagaimana Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum Kepala Desa Pedataran ini sebagai yang dikutip dari berita online, atas pengakuan BPD Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang, Yenarsah dan Mukmin Suwito bahwa mereka tidak perna menandatangani Abds dari tahun 2015 sampai tahun 2020, sebagaimana surat yang temukan.

Dan masalah ini akan dilaporkan oleh perangkat desa (BPD) Pedataran ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Muara Enim.

Ali Saim, aktivis setempat ketika dikonfirmasi, Sabtu (20/06/2020) membenarkan adanya permasalahan tersebut sebagaimana pemberitaan yang beredar. Dia juga sudah meminta pendapat ke Polres Muara Enim terkait hal ini.

” Kasubag ,Humas ,Polres Muara Enim menegaskan jika memang terbukti maka akan dinaikkan statusnya dari penyidikan ke penyelidikan. Terlapor bisa diancam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan,  UU nomor 31/1999  UU RI nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi hukumannya lebih tinggi, dalam kasus pemalsuan tanda tangan BPD Desa pedataran Kecamatan Gelumbang ” Jelas Ali.

Asalkan terlapor terbukti melakukan sebagaimana dugakan anggota BPD, Abds desa bahwa tanda tangannya dipalsukan untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) tahun 2016. Dan  memproses laporan itu termasuk melakukan klarifikasi kepada Kades pedataran.

Sementara itu Kepala Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim waktu dikonfirmasi terkait hal ini, Sabtu (20/06/2020) mengatakan kalau dia sudah ada pengacara untuk konfirmasi.

” Kapan Bapak mau ketemu pengacara saya untuk konfirmasi, biar tahu semuanya,  siap dan jelas. BPD tersebut sudah habis masa jabatannya sebelum sudah menjabat kades dan ada PNS, Saya tidak perna memalsukan tanda tangan ” Tulisnya melalui pesan WA.

(” Kapan BPK mau ketemu pengacara saya UKK kompirmsi……biar tau semuanya……..siapa ……….dan jelas……BPD tersebut sdah habis masa jabatan sebelum sudah menjabat kades…….dan ad PNS …….saya tidak pernah memalsukan tanda tangan ” ) (Ab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top