Daerah

DUGAAN PELANGGARAN TSM OLEH PASLON NOMOR 2 DIPILKADA PALI SUDAH DI BAWASLU PROVINSI SUMSEL

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
beeoneinfo.com

Sebelumnya Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon nomor 1 DHDS, Riasan Sahri SH MH sudah melaporkan paslon nomor urut 2 Hero atas dugaan sudah melakukan pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM) ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (15/10/2020) lalu.

Dan laporan Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor 1 Devi Harianto SH MH – H Darmadi Suhaimi SH sudah diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tindak lanjut dari laporan tersebut selanjutnya Ketua Tim Kuasa Hukum DHDS,,Riasan Sahri SH MH sudah diminta untuk melengkapi berkas administrasi pelaporannya oleh Panwaslu Kabupaten PALI  sebelum disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum paslon nomor 1 DHDS, Riasan Sahri SH MH, Jum’ at (23/10/2020)

Dikatakannya, saat ini pihaknya sudah melengkapi berkas dokumen sebagai persyaratan administrasi guna melanjutkan pelaporan Paslon nomor urut 1 DHDS terhadap paslon nomor 1 Hero yang diduga sudah melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM) dipilkada Kabupaten PALI.

” Terkait laporan Paslon nomor 1 DHDS tentang pelanggaran TSM oleh Paslon nomor urut 2 Hero, yang laporannya melalui Bawaslu Kabupaten PALI pada Kamis (15/10/2020) lalu, kemudian pada hari Jum’at kita disuruh perbaikan laporan. Dan kitapun sudah melakukan perbaikan, serta sudah kita serahkan kembali ke Panwaslu Kabupaten PALI ” Terang Riasan

” Karena laporan kita itu hanya bersifat melalui saja Panwaslu Kabupaten PALI namun ditujukan ke Panwaslu Provinsi Sumatera Selatan ” Jelasnya.

” Hari senin lalu, Panwaslu Kabupaten PALI sudah menyerahkan laporan kita itu untuk diperbanyak ” Ungkap Lelaki asli Kabupaten PALI ini.

Lanjut Riasan, pada hari Selasa lalu pihaknya sudah disuruh Panwaslu Kabupaten PALI untuk perbaikan perbaikan lagi dalam arti memperbanyak hingga 7 rangkap, misalnya KTP,  juga laporan harus 7 rangkap, sedangkankan yang sudah diserahkan baru 2 rangkap, surat kuasa, bukti advokat, dokumen – dokumen, uraian dokumen, yang sifatnya hanya administratif.

” Terhitung hari Selasa, tiga hari kerja kita memperbaiki atau melengkapi syarat syarat seperti rangkap salinan laporan yang baru diserahkan 2 rangkap yang seharusnya 6 rangkap,  6 rangkap Salinan Surat Kuasa khusus baru diserahkan 1 dari yang seharusnya 7 rangkap, rangkap 6 rangkap salinan Kartu tanda advokat yang baru diserahkan 1 dari yang seharusnya 7 rangkap,  6 rangkap Fotocopy KTP Pelapor baru diserahkan 1 dari yang seharusnya 7 rangkap, 4 rangkap Salinan dokumen bukti laporan baru diserahkan 2 yang seharusnya 6 rangkap ” Tutur Riasan.

” Juga bukti dokumen yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebanyak 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges ” Tambahnya.

” Tempo hari waktu melapor ke Panwaslu Kabupaten PALI kita cuma menyampai 3 rangkap berkas,laporan, ternyata Banwaslu provinsi Sumsel diminta 7 rangkap, rupanya kita yang melengkapi, memperbanyak itu ” Ucap Riasan.

” Jadi sesuai organisme undang undang dan peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020, semua sudah kita lengkapi tadi ” Ujar Riasan.

Masih kata Riasan, dari syarat syarat yang ada itu, pelanggaran yang terjadi itu lebih dari 50 persen Kecamatan yang ada di Kabupaten PALI, dan itu sudah dibuktikan bahwa pelanggaran itu lebih dari 50 persen.

” Dan berkas laporan kita itu sudah diserahkan kembali ke Panwaslu Kabupaten PALI dan sudah dinyatakan lengkap, ada tanda terimanya ” Ucap Riasan.

Kemudian lanjut Riasan, laporan yang sudah dinyatakan lengkap itu oleh Panwaslu Kabupaten PALI tersebut akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sumsel. Kemudian Bawaslu Provinsi Sumsel akan membentuk Tim pemeriksa.

” Nantinya Bawaslu Provinsi Sumsel akan membentuk Tim pemeriksa pendahuluan, yaitu untuk memeriksa dan menelaah laporan tersebut dengan tenggang waktu 7 hari kerja ” Ujar Riasan.

” Terhiting saat ini, berarti pada minggu depan sudah ada hasil dari telaah tersebut, apakah akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau tidak terkait laporan ini, selanjutnya ada putusan pendahuluan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumsel. Kalau dilanjutkan berarti akan diberikan nomor perkara dan akan disidangkan selama 14 hari dan harus putus “Bebernya.

” Dan Kalau Paslon nomor urut 2, Heri Amalindo dan Soemarjono (HERO) terbukti maka akan kena sanksi duskualifikasi atau pembatalan paslon, itu jelas,dalam peraturan Bawaslu seperti itu ” Tegas,Riasan.

” Jadi dalam hal ini  kita sudah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran TSM tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumsel, untuk menelaah. Dan kita berharap kepada Bawaslu Provinsi Sumsel untuk tetap pada koridor koridor hukum yang ada ”  Tutupnya.(Ab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top