Nasional

Honorer Di Hapus, Instansi Pemerintah Bisa Gunakan Outsourcing Jika Butuh Tenaga Tambahan

Jakarta, beeoneinfo.com

Aturan yang akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah menjadi mimpi buruk bagi pegawai honorer diseluruh Indonesia. Pasalnya, banyak dari mereka tidak tahu bagaimana kelanjutannya nasib mereka jika kemudian honorer sendiri benar – benar dihapuskan.

Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Kesepakatan itu sebagai mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN – RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan ada masa waktu transisi untuk menjalankan proses penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan.

“Sejak 2018, kita sudah beri masa transisi selama 5 tahun agar kemudian para tenaga honorer tersebut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).” Terang Setiawan di Jakarta, Senin (27/01).

Dalam artian, seleksi CPNS dan PPPK akan terus dibuka sesuai kebutuhan dari tiap – tiap instansi kepemerintahan di tiap daerah. Namun sayangnya, Setiawan tidak bisa memberi tahu kapan seleksi itu akan dibuka.

Kemudian, apabila honorer tersebut tak lolos CPNS ataupun PPPK dalam masa transisi 5 tahun tadi, maka status si pegawai honorer tadi akan dikembalikan ke instansi yang mengangkat.

“Pertama kita kembalikan tenaga honorer itu dikontrak siapa, itu dulu yang harus kita tahu. dalam rapat bersama dengan komisi gabungan disebutkan bahwa mereka memberikan kesempatan sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah dan diberikan gaji sesuai UMR di wilayahnya,” jelas Setiawan.

“Setelah 2023 kita akan lihat masih dibutuhkan atau tidak selama masa transisi. Kita harus duduk sama Kemdikbud, Kemenkeu dan instansi pemerintah terkait lainnya,” tuturnya.

Kementrian PAN – RB juga akan memberikan sanksi bagi instansi yang tetap mengangkat honorer setelah masa transisi usai. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 Pasal 96.

Untuk sanksinya sendiri, kata pria yang akrab disapa Iwan tersebut, akan diputuskan bersama dengan instansi terkait yang mengangkat tenaga honorer tersebut.

“Sanksinya akan diputuskan bersama-sama dengan kementerian terkait. Tergantung dari instansi mana,” jelasnya.

Uniknya, ada kesempatan bagi tenaga outsourcing (pihak ketiga) jika kemudian ada instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga tambahan setelah honorer dihapuskan.

“Selama seleksi CPNS maupun PPPK belum dibuka, maka instansi masih bisa merekrut tenaga lewat pihak ketiga atau outsourcing” Terang Setiawan.

Sementara itu, tenaga honorer yang ada saat ini didorong untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Tenaga honorer tersebut memiliki masa transisi yang diberikan adalah selama 5 tahun terhitung sejak 2018.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top