Nasional

Hore, Mantan Napi Korupsi Sekarang Boleh Maju Di Pilkada

Jakarta, beeoneinfo.com

Larangan bagi bekas narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak tertera di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Padahal, sebelumnya, komisi memasukkan larangan itu, salah satunya berkaca pada kasus korupsi kepala/wakil kepala daerah yang berulang.

Saat produk hukum itu masih berupa rancangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan tersebut pada Pasal 4 Ayat (1) huruf H. Pasal itu berbunyi,

”Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Namun, pada dokumen Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 yang diunduh dari laman resmi KPU, Kamis (5/12/2019), Pasal 4 Ayat (1) huruf H tidak lagi melarang mantan terpidana korupsi. Yang dilarang hanya mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai gantinya, PKPU No 18/2019 melimpahkan kepada partai politik dan KPU di daerah terkait mantan napi korupsi yang ingin maju dalam pilkada. Di Pasal 3A disebutkan, bakal calon harus diutamakan bukan terpidana korupsi.

Lengkapnya, Pasal 3A Ayat (2) berbunyi, setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik.

Kemudian Pasal 3A Ayat (3) berbunyi, dalam seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Selanjutnya, Pasal 3A Ayat 4 berbunyi, bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Pasal 3A ini baru dihadirkan di PKPU No 18/2019. Di PKPU No 3/2017 yang digantikan oleh PKPU No 18/2019, pasal tersebut belum ada. PKPU No 18/2019 ditetapkan pada 2 Desember 2019, dan ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman.

Meski demikian, Arief Budiman yang dihubungi Kompas, Kamis (5/12/12019), enggan berkomentar banyak tentang hilangnya larangan mantan napi korupsi maju dalam pilkada pada PKPU No 18/2019. Alasannya, dia tidak mengikuti proses harmonisasi produk hukum itu dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dia hanya menyebut, jika larangan tetap dimasukkan, regulasi yang mengatur soal pencalonan kepala/wakil kepala daerah di pilkada itu tidak bisa diundangkan.

”Ya karena kalau tidak begitu, tidak bisa diundangkan,” ucapnya.

Untuk diketahui, sebelum regulasi pencalonan itu diundangkan, KPU menyerahkan draf rancangan PKPU ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi. Proses ini untuk menyesuaikan seluruh aturan di draf rancangan PKPU dengan aturan perundang-undangan lainnya supaya tidak tumpang-tindih atau bertabrakan satu sama lain.

 

Telah terbit di kompas.com

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top