HUKRIM

KPK Prihatin Eks Koruptor Bisa Ikut Pilkada, Mahfud MD : “Gugat Putusan MK, Jangan PKPU”

Jakarta, beeoneinfo.com

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 42/PUU-XIII/2015 menyebut mantan nara pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur ke publik sebagai mantan terpidana disayangkan oleh banyak publik.

Ketua KPK, Agus Rahardjo atas permasalahan ini pun menyayangkan putusan MK tersebut diterapkan. Menurutnya, catatan buruk para pelaku koruptor yang memang terbukti seharusnya menjadi perhatian khusus dalam acara peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12).

Sementara wakil ketua KPK, Laode M Syarief sendiri menanggapi jika putusan MK ini adalah sebuah kemunduran. Laode juga meminta pada partai politik agar tidak mencalonkan kadernya yang pernah tersandung kasus korupsi.

“Jika parpol kemudian mencalonkan kadernya yang pernah tersandung kasus korupsi, bagaimana bisa kita sebut parpol tersebut komitmen mendukung pemberantasan korupsi ?, saya pikir, saya minta kepda parpol massa mau mencalonkan kadernya yang eks napi korupsi” Tegas Laode.

Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan usulan, jika memang ada yang tidak suka dan tidak berkenan atas peraturan tersebut, mereka bisa segera menggugatnya di Mahkamah Konstitusi.

“Memang putusan MK-nya begitu sih. Kalau mau menggugat ya putusan MK-nya, jangan PKPU-nya,” ucap Mahfud singkat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top