Daerah

“LABEL” MENYUMPAH MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DIKABUPATEN MUARA ENIM MENDAPAT KRITIKAN

Muara Enim, beeoneinfo.com

Berbagai macam bentuk bantuan Pemerintah bermunculan kepermukaan semenjak bencana nonalam covid – 19 melanda Indonesia.  Ada hikmahnya juga ternyata sejak bencana covid – 19 ini juga, banyak terungkap dan terkuak  ternyata bantuan Pemerintah yang selama ini untuk masyarakat yang layak menerimanya, banyak tidak tepat sasaran.

Timbul asumsi, ada unsur ketidak sengajaan atau memang disitu ada kesengajaan oleh oknum oknum dalam mendata masyarakat yang layak menerima bantuan Pemerintah.

Nasabah Bank BRI Di Lampung Kebobolan 50 Juta
PD KAMI Bandar Lampung Siap Demo Bank BRI Di Lampung
Uang 50 Juta Raib Dari Rekening, BRI Teluk Betung Bandar Lampung Enggan Tunjukkan Rekaman CCTV
Uang Nasabah Di Duga Di Gelapkkan Oknum Pegawai Marketing Bank BRI Di Lampung
7 Manfaat Air Bekas Cucian Beras
PBB Di Bandar Lampung gratis Lho !
OJK Lampung Respon Cepat Laporan Nasabah Yang Uangnya Hilang 50 Juta Di BRI Lampung
6 Manfaat Air Tajin Yang Dahsyat
Gubernur Lampung Ngaku Preman, Bentak Wartawan MNC TV
KNPI Bandar Lampung Temani Nasabah Bank BRI lampung Ngadu Ke OJK

Mirisnya lagi, ada kebanggaan warga yang menerima bantuan Pemerintah, walaupun kenyataannya dia sendiri tidak berhak menerimanya. Bahkan ada anggapan kalau penerima bantuan Pemerintah itu hanyalah warga yang ada hubungan kekerabatan dengan oknum Pemerintah.

Sebelum bencana covid – 19 ini terjadi, banyak bantuan Pemerintah yang sangat tidak transparan pengalokasiannya. Misalnya bantuan Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain lain. Pada prinsipnya perluasan program bantuan sosial ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Dari sini juga sebenarnya kalau dilaksanakan secara konsisten, dapat diketahui penurunan dan peningkatan masyarakat miskin disetiap daerah.

Akhir akhir ini, semenjak pandemi covid – 19, hampir semua masyarakat yang berhak menerima bantuan Pemerintah, mendapat bantuan Pemerintah. Tapi sebelum pandemi covid – 19, kita tidak banyak mengetahui pengalokasian bantuan Pemerintah tersebut, apa nama bantuannya, siapa penerimanya, semua terkesan tertutup dan tidak transparan.

Lucunya lagi, ketika pandemi covid – 19 ini, warga yang menerima bantuan Pemerintah ini, rumahnya wajib dipasang label, memakai nama Tuhan segala. Padahal sebelumnya tidak ada inisiatif untuk memasang label tersebut.

Tidak tahu inisiatif siapa ini, Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab atau Pemdes?

Ataukah ini adalah implementasi dari bentuk kekesalan karena merasa ada yang hilang, yang selama ini selalu dikaburkan, kemudian diharuskan transparan.

Begini kata kata salah satu contoh dilabel yang dipasang dirumah rumah warga Kabupaten Muara Enim tersebut :

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM, KECAMATAN LUBAI ULU, DESA….DEMI TUHAN KAMI KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT – DD, JIKA STICKER INI DILEPAS ATAU DIBUANG MAKA DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DAN SELURUH BANTUAN YANG DITERIMA HARUS DIKEMBALIKAN.

Kata kata Menyumpah masyarakat yang menerima BLT – DD ini dianggap terlalu berlebihan. Apakah oknum Kepala sendiri mau disumpah seperti itu, bersumpah atas nama Tuhan kalau dia selama ini selalu tepat sasaran menyalurkan bantuan Pemerintah.

Seperti yang disindir oleh Anton Dequin, Ketua GNPK RI Kabupaten Muara Enim diakun facebooknya.

Lucu sekali kata² ini ,, ?!
Adakah kepala desa yg berani mengatakan DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH AKAN MEMBAGIKAN BLT SE ADIL²NYA DAN APABILAH SAYA BERBUAT CURANG DAN TIDAK TEPAT SASARAN SIAP DI LAKNAT ALLAH SWT DAN SIAP BERHENTI DAN TERPENJARA .

Begitu juga yang disampaikan Anggota DPP Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi ( LRAM -GAK) M Ary Asnawi. Dia sangat tidak setuju dengan kata kata lebel yang dipasang dirumah rumah warga tersebut. Dia menganggap terlalu berlebihan memvonis masyarakat dengan kata kata itu.

” Kata kata itu terlalu berlebihan, saya anggap kata kata itu terlalu merendahkan warga yang menerima bantuan, disumpah lagi sangat keterlaluan ” Ujar lelaki yang akrab disapa Awi ini.

” Apakah oknum oknum yang selama ini tukang data, tukang bagi bantuan ke masyarakat juga mau disumpah seperti itu kalau mereka benar benar jujur, ayo kita sumpah mereka ” Tambah Awi.

Dia juga berharap dalam hal ini, Pemerintah bisa bijak, jangan cuma masyarakat yang selalu tidak dipercaya. Lebel itu menunjukan ketidak percayaan Pemerintah kepada masyarakatnya, kalau warga itu memang warga yang berhak menerima bantuan. Padahal selama ini Pemerintah sendiri yang tahu warganya, mendatanya dan menyalurkan bantuan tersebut.

” Bukankah cukup dengan dicatat, dilaporkan, siapa siapa yang menerima bantuan BLT – DD, cara itu lebih lebih santuan, sedangkan untuk membuat lebel itu sendiri menggunakan uang negara ” Jelas Awi

” Lebel yang ada saat ini dipasang dirumah warga, sangat lucu dan menjadi pertanyaaan ” Pungkas Awi.

Sementara itu terkait hal ini, Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Drs Imran Tabrani ketika dimintai tanggapannya mengatakan kalau dirinya sudah menyarankan kepada para Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim agar dirubah dengan kata kata yang lebih santun.

” Sudah saya kasih tahu kadesnya agar diubah dengan kata kata yang agak santun ” Tulisnya melalu WA (Ab)

(Ab)

1 Comment

1 Comment

  1. Zulkifli

    Juni 22, 2020 at 7:18 am

    Sebaiknya dari dinsos atau dari pemda turun langsung kedesa desa untuk pemasangang setiker ini. Krn kebanyakaan kades kades tidak menjalankan perintah pemasangan setiker dirumah rumah masyrakat yang telah menerima manpaat bantuan BLT. PKH. BST. BNPT. Kita tidak tau apa penyebabnya ini tidak mau dialakukan buat pemasangan setiker2 ini.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top