Nasional

Presiden Di Minta Hapus Wewenang Polsek Mengusut Perkara Pidana

Jakarta, beeoneinfo.com

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian tingkat sektor (Polsek) dihapus.

Hal ini mereka sampaikan saat audiensi kepada presiden Jokowi bersama Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu.

“Karena ketua Kompolnas itu Menko Polhukam, mereka menyampaikan beberapa usulan. Ada gagasan yang oleh presiden akan diolah agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten,” ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (19/2). dilansir dari cnnindonesia.com.

Harapan mereka, kinerja kepolisian tingkat sektor kedepannya lebih mengutamakan pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara diluar sidang (Berdamai dengan atau tanpa ganti rugi).

Mereka menimbang, kinerja Polsek saat ini yang menggunakan sistem target sehingga kadang kasus – kasus kecil yang tidak terlalu penting malah ikut diselidiki.

Menanggapi ini, istana diwakili oleh staff khusus presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan tidaklah mudah untuk menghapus wewenang Polsek seperti yang dimaksud.

Menurut Dini, Kewenangan itu tidak bisa diubah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) saja sebab sudah termasuk dalam Undang – Undang dan KUHAP.

“Proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, itu hukum acara. Enggak bisa diubah begitu saja dengan PP. Kalau mau ubah sistem acara berarti UU Polri, KUHAP, diubah,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top