Daerah

Terbatas Blangko KTP-El, Pelayanan Disdukcapil Lampung Timur Tetap Berjalan Baik

Lampung Timur – (Beeoneinfo.com)

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat perihal KTP-el, Dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) Kabupaten Lampung timur sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang ingin membuat KTP-el.

Karena berdasarkan surat kementerian dalam negeri dengan nomor :47113/6 153/dukcapil,terkait pelayanan rekam KTP-el.

Kepala dinas dukcapil Lamtim, Subandri, melalui kepala bidang (Kabid) pelayanan pendataan penduduk, Indra Gandi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lamtim yang ingin memiliki KTP-el, agar bersabar karena keterbatasan blangko KTP-el tersebut dari pemerintah pusat, tetapi pelayanan tetap berjalan dengan baik.

“kami pihak dukcapil mohon maaf bukan karena ada kesengajaan, tapi untuk blangko KTP-el memang diberikan pembatasan oleh pemerintah pusat”.kata Indra, Rabu, (11/12/2019).

Indra juga menjelaskan, bahwa semua pelayanan data kependudukan berjalan dengan baik. Tapi, khusus pembuatan dokumen kepedudukn KTP-el perlu masyarakat ketahui memang masih dibatasi.

“Di kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pengiriman blanko KTP-el oleh kementerian dibatasi hanya 500 keping untuk 15 hari, karena stok di kementrian memang saat ini sedang kosong dan efektif kembali setelah tender,” terangnya.

Indra menambahkan, surat kementerian terlampir untuk tetap melaksanakan pelayanan. Khusus pembuatan KTP-el, disdukcapil mensiasati kelangkaan tersebut.

Yakni, bagi masyarakat yang belum sama sekali memiliki KTP-el tetap dicetak KTP-elektroniknya dengan jangka waktu 15 hari kerja.

Kemudian, bagi yang sudah memiliki KTP-el tetapi misalnya rusak, penggantian elemen data, dan hilang, tetap kita cetak juga dengan berbatas waktu 30 hari kerja.

“Sambil menunggu tercetaknya fisik KTP-el sementara, mereka di berikan KTP sementara atau Suket. Suket pengunaannya sama seperti KTP-el, tidak ada masalah dan tetap berlaku baik untuk pembuatn BPJS, perbankan dan lain-lain,” jelas Indra.

Memang tidak semua masyarakat dapat memahami dan mengerti terhadap kondisi yang ada sekarang, lanjut Indra, akan tetapi kita melakukan sosialisasi dan meminta masyarakat untuk bersabar.

“Mengingat pengadaan blangko memang kewenangan pemerintah pusat”Jelas Indra di ruang kerjanya. (Rusman Ali)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Paling Diminati

To Top