Daerah

70 LSM, OKP dan Ormas se-Provinsi Kepri Desak Gubernur Batalkan IUPJL-PSWA di Rempang

BATAM – Sedikitnya 70 LSM, OKP, Ormas dan Mahasiswa se-Provinsi Kepri menyatakan pernyataan sikap bersama mendesak Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mencabut Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) yang dimiliki sejumlah perusahaan.

Pernyataan sikap bersama yang dikoordinir oleh Andi S Muchtar ini disampaikan ke awak media, Senin (29/11/22021) sore, di Restoran Up To You, Batam Center.

Desakan tersebut, lanjut Andi, karena penerbitan IUPJL-PSWA lahan dengan luasan ratusan hektar di Pulau Rempang, Kota Batam tersebut syarat dengan kepentingan.

Andi mencontohkan izin yang dimiliki oleh PT Villa Pantai Mutiara. Dimana izin dikeluarkan pada masa Plh Gubernur Kepri (Tengku Arif Fadillah), dan lebih parahnya hanya berselang sehari sebelum masa berakhirnya jabatan Plh.

“Izin terkesan kejar tayang, dikeluarkan saat transisi Plh Gubernur. Patut diduga ada sejumlah pelanggaran,” tegas Andi didampingi Kadarisman, Syaifullah Yusuf, Evidius Halimah serta puluhan aktivis, pemerhati lingkungan dan mahasiswa.

Lagi Viral :   KOMANDAN SATLINLAMIL SURABAYA KUNJUNGI WARAKAWURI

Masih terkait Izin PT Villah Pantai Muatiara, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terjadi Kelalaian administrasi yaitu penulisan tahun dalam nomor keputusan ditulis tahun 2021 sedangkan penulisan tahun dalam penetapan dan tanda tangan Keputusan ditulis tahun 2020.

“Ini sama juga artinya surat Keputusan lebih dulu dikeluarkan satu tahun sebelum pengajuan,” tegas Andi lagi.

Ditambahkan oleh Syaifullah Yusuf, diduga PT. Villa Pantai Mutiara melakukan pengerusakan/penggundulan hutan produksi Pantai Kelat,

di Tanjung Kelingking Pulau Rempang Kota Batam, karena luas area yang

diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam hanya seluas 19,17 hektar atau 10 persen dari total yang diberikan seluas 191,78 hektar.

“Dugaan terjadi pengeruskan alam atau penggundulan, karena yang diperbolehkan hanya 10 persen dari luas yang dimiliki, tapi kenyataan terjadi penggundulan hutan hingga 50 persen,” terangnya.

Karenanya, gabungan LSM, Okp dan Ormas mendesak Gubernur Kepri dan Dinas terkait agar menyampaikan kepublik secara terbuka bukti-bukti dokumen Persyaratan Perizinan yang telah dipenuhi oleh PT. Villa Pantai Mutiara.

Lagi Viral :   Diklat Pembekalan, Bupati Lampung Selatan Paparkan Rencana Aksi Pengembangan SDM

Juru bicara lainnya, Kadarisman, mendesak DPRD Provinsi Kepri sesuai dengan kewenangan Pengawasan agar memanggil Gubernur dan Dinas terkait untuk mengevaluasi secara Keselurahan izin-izin yang telah dikeluarkan khususnya, IUPJL-PSWA karena diduga beberapan izin yang dikeluarkan syarat dengan kepentingan dan dipaksakan.

Selanjutnya, mendesak kepada pihak Kepolisian,

Kejaksaan dan Kementrian Kehutanan agar mengusut tuntas Dugaan Tindak Pidana Pengerusakan

Hutan Produksi dan Hutan Mangrove yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang mendapatkan IUPJL-PSWA, karena

Batam merupakan salah satu daerah yang dikunjungi oleh Bapak Presedin Republik Indonesia untuk melakukan Penanaman Mangrove

di pulau Galang dengan tujuan memelihara, merawat dan merehabilitasi hutan serta memperbaiki ekosistem dipesisir pantai

Tuntutan lainnya, meminta kepada pihak KPK, Kepolisian, Kejaksaan agar memeriksa Pejabat dan pihak terkait yang telah mengeluarkan beberapa UPJL-PSWA, karena Diduga syarat dengan kepentingan dalam pengurusan perizinan.

Apabila Pernyataan Sikap ini, tidak diindahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Pihak Terkait, maka Kami dari LSM, OKP, ORMAS Se Provinsi

Lagi Viral :   Pererat Rasa Kekeluargaan, Korem 033/WP Silaturahmi Bersama Keluarga Besar KBT Se-Prov Kepri

Kepualuan Riau akan melakukan Gerakan Demontrasi dan upaya-upaya hukum atas dugaan kesalahan terbitnya Keputusan tersebut,” pungkas Andi S Muchtar.

Dijelaskan, bahwa pernyataan sikap tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian bersama menyelamatkan lingkungan. Mereka mendesak Gubernur Kepri memberikan perhatian serius atas kondisi tersebut.

“Ada belasan surat izin yang dikeluarkan dengan luasan ratusan hektar, kali ini hanya beberapa saja yang kita sampaikan contoh. Kalau kedepan tidak ada perhatian, kita akan turun demo atau juga melaporkan ke pihak hukum,” pungkasnya. (r)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top