Nasional

Besaran Anggaran Pemilu 2024 Turun Menjadi 76,6 Trilyun Belum Di Setujui Juga, Potensi Pemilu Di Undur ?

Nasional, beeoneinfo.com

Potensi dimundurkannya Pemilu terlihat dari belum disepakatinya revisi anggaran dari KPU oleh DPR dan pemerintha. Sebelumnya diinformasikan, KPU sendiri telah melakukan revisi terkait besaran anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebelumnya, KPU sempat menganggarkan Rp. 86 trilyun yang kemudian dirasionalisasi kembali menjadi 76, 6 Trilyun. Dilansir dari cnnindonesia.com, Berdasarkan data paparan Komisioner KPU Hasyim Asyari yaitu total kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dipenuhi 10,52 persen dari APBN 2022, kemudian 22,78 persen dari APBN 2023, lalu 64,01 persen dari APBN 2024, serta 2,69 persen dari APBN 2025.

Lagi Viral :   TAHUN 2021, PTBA CETAK REKOR LABAH BERSIH RP 8 TRILIUN

namun begitu, hingga saat ini rasionalisasi anggaran tersebut belum disetujui oleh DPR dan Kementrian Keuangan.

Dugaan – dugaan spekulasi pun bermunculan, beberapa pakar menganalisa jika belum disepakatinya anggaran yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024 bisa dijadikan alasan untuk menunda jadwal pelaksanaan Pemilu.

“Saya kira bisa juga. karena kalau pemilu tidak siap terlaksana akibat dana yang tidak cukup atau terlambat diturunkan ya bisa tidak terlaksana. karena pemilu itu tahapannya sebagian besar di bagian awal abis itu lanjut di bagian lain, kalau bagian awal tidak bisa dilaksanakan bagian lanjutannya tidak bisa dilanjutkan,” kata Hadar Nafis gumay, Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT).

Lagi Viral :   Ketika Wanita Indonesia Mendapat Pelayanan Memuaskan Dari Pedagang Arab

Sementara itu, belum disepakatinya anggaran rasionalisasi penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut beralasan karena menunggu dilantiknya anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda mengatakan jika kelanjutan pembahasan tahapan dan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu 2022 – 2024.

“Pembahasan tahapan dimulai setelah anggota KPU dan Bawaslu baru dilantik. Soal anggaran pemilu 2024 juga akan menunggu KPU dan Bawaslu baru,” kata Rifqi lewat pesan singkat pada cnnindonesia.com, Selasa (8/3).

Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), tahapan pemilu diwajibkan dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai Juni 2022.

Lagi Viral :   Bencana Banjir Bandang Dan Longsor Di Puncak Bogor, 900 Jiwa Mengungsi

Related posts:

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top