Bandar Lampung

Disinggung Soal Banjir Rob Pulau Pasaran, Kadis PU Bandar Lampung : Kita Buka Aturan Pulau itu Kewenangan Siapa?

Beeoneinfo.com, Bandar Lampung – Banjir rob yang menerjang pulau pasaran menjadi momok yang mengerikan bagi 1.300 warga yang bermukim di pulau seluas 13 hektar tersebut.

Dampak yang paling terasa adalah terganggungnya mobilitas warga yang hendak keluar dan masuk pulau pasaran. Hal itu juga turut mengganggu perputaran roda ekonomi yang mayoritas menjual hasil tangkapan laut ke luar pulau.

Dari sisi pendidikan, salah satu sekolah yang ada di pulau tersebut pun ikut terendam yang menyebabkan terhentinya kegiatan belajar mengajar. Pasca surutnya banjir rob pun masih menyisakan sampah yang berdampak pada kesehatan dan kebersihan warga di pulau pasaran.

Pemerintah kota Bandar Lampung melalui dinas PU saat ini sudah melakukan antisipasi jangka pendek dengan menyediakan jembatan kayu di atas jembatan yang terendam.

Lagi Viral :   Serahkan SK Pada 251 PNS Formasi 2018, Pairin : "Jangan Selingkuh Dan Mangkir"

Sedangkan untuk jangka panjang, pembangunan jembatan baru saat ini sedang berlangsung dan akan memasuki tahap dua yang nantinya akan lebih tinggi dan lebar dari jembatan yang ada saat ini.

“Untuk saat ini kita sediakan jembatan dari kayu untuk memudahkan mobilitas warga di pulau pasaran jika air pasang dan menutupi jembatan yang melandai sepanjang 10 – 20 meter,” kata kepala Dinas PU Iwan Gunawan beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemkot Bandar Lampung dikabarkan akan membangun tanggul untuk menghalau air masuk ke pulau pasaran pada saat air pasang atau banjir rob.

Namun isu tersebut ditepis oleh Iwan Gunawan, mengingat aturan tentang pengelolaan pulau pasaran.

“Belum ada arah kesana, kita lihat dulu aturannya itu pulau ada pada siapa pengelolaannya. Tapi kalau pun memang diperlukan, kita siap untuk anjukan ke pihak yang berwenang untuk itu,” terang Iwan.

Lagi Viral :   Pemkot Metro Hadiri Kegiatan DEMPLOT Di Hadimulyo Metro Pusat

Selain itu, adanya keluhan terkait pengadaan saluran drainase yang kurang baik di pulau tersebut menjadi faktor sulit air untuk surut saat banjir rob.

Mengenai hal itu, Iwan sudah menugaskan kepala bidang Bina Marga untuk melakukan pengecekan dan menganalisa situasi dan kondisi di lapangan.

“Kita fast respon, begitu ada keluhan kita langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Tapi harus dilihat lagi aturan dari kewenangan pulau tersebut apakah oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kota,” terang Iwan.

Kewenangan Pengelolaan Pulau ada di Pemerintah Daerah

Pengelolaan kawasan pesisir dan pula-pulau kecil ada di kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir  dan pulau kecil nomor 1 tahun 2014 perubahan atas undang-undang serupa pada tahun 2007.

Lagi Viral :   Ibu Rumah Tangga Di Sekampung Udik Lampung Timur Tewas Dengan Beberapa Luka Tusukan

Pada pasal 1 ayat menyebutkan :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat
dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top