Daerah

DUGAAN PEMOTONGAN BLT DD DIDESA SUNGAI BAUNG PALI RP100 RIBU, WARGA MINTA DIPROSES HUKUM

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
beeoneinfo.com

Terungkap dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT -DD) didesa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, oleh oknum Pemerintah Desa Sungai Baung pada penerimaan BLT – DD bulan Agustus 2021 baru lalu.

Pemotongan BLT DD Desa Sungai Baung itu bukan cuma dilakukan pada penerimaan terakhir bulan Agustus 2021 itu. Namun  diduga sudah dilakukan pada peneriman BLT – DD sebelumnya

Sebelumnya warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didesa Sungai Baung memang tidak perna mengetahui kalau dana BLT – DD itu ada pemotongan. Pasalnya warga PKM didesa Sungai Baung tidak perna diberitahu, atau tidak ada sosialisasi kepada warga PKM berapa sebenarnya dana BLT – DD yang harus diterima warga KPM. Hal ini terkesan memang ditutup tutupi, tidak transparan, bahkan ada pembodohan kepada KPM, agar warga tidak tahu dana BLT DD itu dipotong.

” Tahunya warga KPM didesa Sungai Baung, dana BLT – DD itu diterima begitu saja, diantar kerumah KPM masing masing melalui oknum Pemerintah Desa Sungai Baung. uangnya sudah ternecis ” Ujar Shinta Andayani (34th) Warga Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengulangi keterangannya, Selasa (05/10/2021).

” Setelah warga PKM mendengar di berita berita televisi dan berita di medsos baru warga tahu bahwa dana BLT – DD yang diterima KPM itu sebesar Rp300 perbulan, artinya kalau diterima setiap 3 bulan sekali (triwulan), yang diterima setiap KPM jumlahnya jadi Rp900 ribu ” Ungkap Shinta.

Fakta yang terjadi, lanjut Shinta, diduga warga KPM didesa Sungai Baung, setiap 3 bulan cuma menerima Rp800 ribu, sudah dipotong Rp100 ribu oleh oknum Pemerintah desa secara sepihak, tidak ada konfirmasi kepada warga KPM ketika menyampaikan uang BLT – DD itu kepada warga.

Lagi Viral :   Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Resmi Menjabat Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan

Padahal Kementerian Sosial sudah menegaskan agar dana BLT DD itu jangan ada pemotongan sepeserpun, dengan alasan apapun, dana BLT Dana desa itu harus diterima penuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemotongan BLT DD itu jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Juga perbuatan oknum Perangkat desa Sungai Baung ini, diduga sudah mengangkangi Peraturan Presiden (Perpres) Repubik Indonesa Nomor 87  Tahun 2016 Tentang Saber Pungli. Karena sudah diingatkan bahwa penyaluran dana BLT DD oleh perangkat desa, tidak ada pemotongan atau pungutan biaya apapun, dengan alasan administrasi atau alasan apapun. Jadi mau bagamana lagi, kalau itu masih tetap dilakukan. Karena menurut dia, pembinaan dan toleransi itulah yang menjadikan korupsi semakin jadi dimana mana. 

” Pemotongan dana BLT DD didesa Sungai Baung tersebut  juga pungutan liar (pungli) dana bansos atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dilakukan secara sendiri ataupun bersama sama oleh oknum Perangkat Desa Sungai Baung ” Papar Shinta

Lagi Viral :   Polda Kep. Riau Gelar Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional Ke 35, Kapolda Bacakan Sambutan Menpora

Memang, kata Shinta, ada kabar ada upaya oknum Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi melalui kepala dusun (Kadus) masing masing sudah mengembalikan dana yang dipotong itu ke warga KPM setelah kasus ini heboh.

Dirinya juga mensinyalir ada menekanan kepada warga untuk menandatangani pernyataan sewaktu mengembalikan dana BLT – DD yang dipotong itu.

” Enak donk, kalau ketahuan maling bisa dikembalikan, bakal gak ada orang masuk penjara karena korupsi ”Sindir Shinta.

” Untung ketahuan, kalau tidak, seterusnya perbuatan oknum Pemerintah Desa Sungai Baung itu terjadi terus.  Itu pembodohan masyarakat dan perbuatan korupsi ” Tambahnya.

Bahkan kata Shinta, pengembalian dari oknum Pemerintah Desa Sungai Baung itu bisa dijadikan barang bukti bagi penegak hukum untuk memproses kasus pemotongan dana BLT Dana Desa di Desa Sungai Baung ini.

Shinta mengatakan, justru dengan adanya barang bukti itulah yang memotivasi dirinya sebagai warga desa Sungai Baung melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum Polres Kabupaten PALI, agar bisa diproses hukum.

Karena menurut dia, perbuatan oknum  itu sudah membuat kegaduhan dan keresahan masyarakat Sungai Baung. Apalagi itu dilakukan secara sadar dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya ”Tukasnya

” Kami sudah melaporkan kasus dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Sungai Baung kecamatan Talang Ubi ini ke Polres PALI pada Senin (27/09/2021) lalu “Terang Shinta, Selasa,(05/10/2021).

” Ini menunjukan keseriusan kami, untuk mengusut kasus ini. Kami meminta kepada Polres PALI hukum agar kasus ini bisa diproses secara hukum ” Harapnya.

” Kami minta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten PALI dapat menjunjung tinggi Supremasi Hukum dalam menegakan Keadilan, menjaga marwa dan wibawa hukum di Bumi Serepat Serasan yang kita cinta: ini ”Ucapnya lagi

Shinta menuturkan, dirinya sebagai bagian dari warga, ikut merasakan betapa sulitnya kehidupan masyarakat dalam menghadapi bencana nonalam pandemi covid – 19, semua aktivitas warga terbatas. Kehidupan warga jadi serba sulit. Tapi syukur, Pemerintah Pusat melalui APBN Dana Desa berusaha membantu meringankan beban hidup masyarakat dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp300 ribu per KPM setiap bulan. Kebaikan Pemerintah Pusat itu sangat berarti bagi masyarakat, walaupun jauh dari cukup.

Lagi Viral :   Komisi III DPRD Lampung Selatan Lakukan Kunker Ke Palas

” Untuk diketahui bahwa dana BLT dana desa itu uang negara, atau uang rakyat sendiri, bukan hadiah dari oknum Pemerintah desa Sungai Baung ” Terangnya.

Namun sangat disesalkan, ditengah kesulitan masyarakat itu masih saja ada oknum oknum Pemerintah Desa Sungai Baung yang mencari kesempatan dalam kesempitan. mencari keuntungan disaat masyarakat sedang susah. Jangankan mau ikut membantu meringankan beban masyarakat mala hak masyarakat pun diambil. Itu sangat keterlaluan.

”Dalam hal ini, kami anggap pemotongan dana BLT DD didesa Sungai Baung ini sudah memenuhi unsur untuk diproses secara hukum oleh penegak hukum ”Paparnya.

” Peraturan dan hukum dibuat untuk ditegakan secara konsisten, Laporan sudah kami sampaikan, semoga laporan kami itu dapat membuka dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi didesa Sungai Baung ” Pungkas Shinta.

Sementara itu terkait laporan ini, Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triyadi, S.I.K belum dimintai konfirmasi (AE)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top