Daerah

GUBERNUR SUMSEL DIMINTA HENTIKAN ANGKUTAN BATU BARA PT BSEE DIJALAN RAYA UMUM KABUPATEN PALI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
beeoneinfo.com

Aktivitas tambang batu bara dan pengangkutan batu bara PT Bumi Sekundang Enim Energi (BSEE) mulai menimbulkan keresahan masyarakat, terutama masyarakat di desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI sebagai desa yang wilayahnya merupakan wilayah tambang PT BSEE Ring 1.

Sedangkan pengangkutan batu bara PT Bumi Sekundang Enim Energi (BSEE) sudah menggunakan jalan raya umum aspal dan cor beton mulai dari desa Talang Bulang, desa Simpang Tais, Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya, desa Jerambah Besi, Desa Sinar Dewa, Dusun Sebane Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi.

Padahal Gubernur Sumsel H Hernan Deru ketika terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2018 sudah mewujudkan kampanyenya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel No 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum.

Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan pun sangat bersuka cita atas sudah dicabutnya Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum tersebut.

Artinya angkutan batu bara kembali lagi kepada  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011, yakni tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau angkutan batu bara harus menggunakan kereta api dan jalur khusus, TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI MENGGUNAKAN JALAN RAYA UMUM.

Sosialisasi Peraturan Daerah Sumsel itu dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru pada tanggal 6 November 2018, dengan surat nomor 540/2359/DESDIM/2018, Perihal angkutan batu bara, yang ditujukan kepada: (1). Pemegang IUP Operasi Produksi, (2). Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Adapun isi surat tersebut adalah:

Berdasarkan Pasal 140 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta menindaklanjuti Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI Tahun 2014, dengan Ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Momor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui jalan Umum,
seluruh Batubara dari IUP OP dan IUP OP KPP di wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim supaya mengalihkan semua Angkutan batubara yong menggunakan jalan umum ke angkutan kereta api dan jalan khusus.

Lagi Viral :   TUGBOAT PENARIK TONGKANG BERMUATAN BATU BARA PT MUSI PRIMA COAL TABRAKAN HINGGA TENGGELAM DISUNGAI LEMATANG DESA SUKA RAJA

2. Pemegang IUP OP den IUP OP KPP tersebut supaya menunjuk Surveyor Independen yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk melakukan pengukuran / penghitungan (stock opnome) atas timbunan batubara yang selama ini diangkut menggunakan jalan umum.

3. Berkenaan dengan poin 1 dan 2 tersebut di atas, kami tidak akan menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP) kecuali untuk batubara yang diangkut dan dijual melalui terminal Khusus yang pengangkutannya melalui jalan khusus dan kereta api.

Semoga Bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru tetap konsisten tegakan aturan melarang angkutan batu bara melintas dijalan raya umum, tanpa kecuali, apalagi tebang pilih.

Karena memasuki awal tahun 2022, masyarakat Sumatera Selatan kembali diresahkan dengan hauling angkutan batu bara PT Bumi Sekundang Enim Energi (BSEE) di jalan raya umum di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Angkutan batu bara PT BSEE ini menggunakan jalan raya umum yang sudah diaspal dan di cor beton sangat baik oleh APBD Kabupaten PALI.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Menriadi ketika ditemui media ini dikantornya, Rabu (13/07/2022).

Menriadi mengatakan kalau masyarakat pengguna jalan di Kabupaten PALI sudah sangat diresahkan oleh mobilisasi truk angkutan batu bara PT BSEE yang menggunakan jalan raya umum.

Karena setahu dia, belum ada aturan baru mengenai diperbolehkannya angkutan batu bara gunakan jalan raya umum.

Dirinya sebagai Kepala Desa ring 1 pun tidak mengetahui dari fihak mana yang mengizinkan angkutan batu bara PT BSEE ini menggunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI.

Namun dia mengakui ketika permulaan PT BSEE mengeluarkan batu bara untuk dijual, dirinya memang pernah ada koordinasi dengan seseorang perantara untuk melakukan uji coba pengangkutan selama 3 bulan.

” Waktu itu saya sebagai Kepala Desa cuma menerima koordinasi mengenai mengenai uji coba angkutan batu bara di jalan raya umum di wilayah desanya selama 3 bulan, Dan bukan mengizinkan,” ujar Menriadi.

Lagi Viral :   DUGAAN KORUPSI BUMDES, DD DAN ADD,, OKNUM KADES SUKA MAJU -:TALANG UBI DILAPORKAN BPD

Namun kenyataannya sudah lebih dari 3 bulan angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum  masih terus berlanjut. melenggang bebas menggilas jalan aspal dan cor beton di Kabupaten PALI.

” Mungkin fihak perusahaan pikir aman aman saja, lancar tanpa hambatan mengangkut batu bara gunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI, sehingga aktivitas itupun terus berlanjut sampai saat ini,” kata Menriadi.

Menriadi pun tidak tahu, fihak mana yang memberi izin angkutan batu bara PT BSEE gunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI.

Menurut dia, angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum itu selain sudah mengangkangi peraturan, juga sudah meresahkan warga Kabupaten PALI. Karena akses jalan yang digunakan PT BSEE ini merupakan akses jalan utama menuju ke Ibu Kota Kabupaten PALI.

Menriadi juga mengatakan kalau akses jalan raya umum yang digunakan PT BSEE untuk mengangkut batu bara itu kondisinya sudah banyak yang rusak akibat terus menerus dilindas angkutan truk batubara yang over tonase.

” Angkutan batu bara PT BSEE itu mulai dari jalan raya desa Talang Bulang, Desa Simpang Tais, Kelurahan Handayani Mulia Simpang Raja, desa Jerambah Besi, Desa Sinar Dewa, Dusun Sebane Desa Panta Dewa dalam wilayah Kecamatan Talang Ubi,” Terang Menriadi

” Sedangkan akses jalan raya yang mulai banyak rusak mulai dari Desa Simpang Raja,ke arah Desa Jerambah Besi, Desa Sinar Dewa, hingga Dusun Sebane Desa Panta Dewa,” Imbuhnya.

” Saya sebagai Kepala Desa Ring 1 Tambang batu bara PT BSEE tidak mengetahui dapat izin darimana angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum itu, karena saya sendiri sudah menghubungi Dinas perizinan Kabupaten PALI menanyakan hal itu, dan mereka juga tidak mengetahui,” Katanya.

Kepala Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Menriadi pertanyakan izin gunakan jalan umum angkutan batu bara PT BSEE

Dalam hal ini, lanjut Menriadi, dia meminta kepada Gubernur Provinsi Sumsel H Herman Deru untuk menyetop angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI. Karena selain telah meresahkan mengguna jalan, sudah membuat kerusakan jalan juga  mengangkangi peraturan yang ada.

Lagi Viral :   CAPAIAN KEBERHASILAN PTBA, ARSAL: JANGAN ADA YANG MERASA HEBAT SENDIRI

” Kami minta Bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk menyetop angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI, Karena sudah meresahkan pengguna jalan, membuat kerusakan jalan serta melanggar peraturan yang ada,” Pungkasnya.

Terpisah, Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-,MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan ketika dimintai tanggapannya mengenai angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan raya umum di Kabupaten PALI, Rabu (13/07/2022). Menurut dia angkutan batu bara PT BSEE itu diduga sudah mengangkangi peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan yang lain.. Karena, kata Feri kalau pun ada bentuk dispensasi itupun tidak diperbolehkan sebab peraturan daerah nya sudah dicabut.

” Kalaupun ada dispensasi, itu tidak diperbolehkan, sebab peraturan daerahnya sudah dicabut. Peraturan dilanggar itu tidak ada di republik ini,” Tegas Feri.

Sementara itu, dikutip dari Seputarnegeri.com, Anggota DPRD Provinsi dari Dapil PALI, Muara Enim dan Prabumulih, H. Rizal Kenedy,SH.,MM juga menyoroti angkutan batu bara PT BSEE menggunakan jalan umum di Kabupaten PALI.

Secara tegas, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar Pemprov Sumsel melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambang batubara di PALI.

Dirinya juga banyak menerima keluhan masyarakat Kabupaten PALI atas kegiatan tambang tersebut. Maka, untuk meminimalisir gejolak serta dampak buruk yang dapat terjadi, ia berharap izin yang sudah dikeluarkan agar dapat dipertimbangkan kembali.

Jalan raya umum aspal dan cor beton di Kabupaten PALI mulai rusak parah digilas angkutan batu bara PT BSEE

“Kami mendapat banyak sekali laporan akan penolakan, keluhan akan dampak buruk yang telah terjadi dan akan terjadi. Maka kita minta agar kegiatan tambang itu dapat dievaluasi secara komprehensif,” Demikian Rizal (Ab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top