Daerah

KASUS NORMALISASI SUNGAI ABAB 2018, JPU DIMINTA SERET OKNUM  BENDAHARA PUBM PALI

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
beeoneinfo.com.

Dalam persidangan kasus korupsi normalisasi sungai Kecamatan Abab Kabupaten PALI tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Palembang.  Dari kesaksian tersangka, Sri Dwi , bahwa pada termyn ke-4 memang ada penundaan pembayaran karena kas daerah sedang kosong, ditambah lagi  ada peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar jangan dicairkan. Namun faktanya masih saja dicairkan oleh oknum oknum yang terkait pada proyek itu.

” Masih dicairkan dan BPK marah pencairannya di bulan April 2020,” ujar Sri Dwi, Kamis (16/12/2021)

Terkait kasus ini, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Provinsi Sumsel Aprizal Muslim mengatakan dari keterangan saksi tersebut sudah bisa dipastikan kalau oknum yang paling berperan dalam pencairan dana proyek tentu saja oknum Bendahara PU Bina Marga dan oknum Kepala BPKAD Kabupaten PALI, waktu itu.

Oleh sebab itu GNPK RI Sumsel mendesak  Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mengusut adanya dugaan keterlibatan oknum Bendahara PU Bina Marga PALI dan Oknum DPKAD PALI.

Lagi Viral :   PARAH, REKAMAN VIDEO DIDUGA OKNUM PEJABAT KABID PERKIM PEMKAB PALI SEDANG NYABU

Selain itu, lanjut Aprizal, dalam sidang kasus korupsi proyek normalisasi sungai Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 2018 di Pengadilan Tipikor Palembang pada Kamis (16/12/2021) lalu. Juga terungkap adanya dugaan konspirasi yang mana sudah terjadi pencairan dana proyek Normalisasi Sungai Kecamatan Abab 2018, pada tarmyn 1 dan tarmyn 2 dilakukan secara bersamaan oleh oknum yang terkait.

” Pencairan 2 tarmyn sekaligus menurut Hakim tidak dibenarkan. Atas dasar itu, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum dapat mengusut kasus korupsi proyek normalisasi Sungai Kecamatan Abab itu secara mendalam ” Kata Aprizal.

” Pembayaran termyn suatu pekerjaan itu tidak boleh secara bersamaan. Kalau begini coba JPU periksa BPKAD Pali, sekalian jangan tanggung-tanggung penyidikan dalam hal ini,” Ujar Aprizal menirukan ucapan Hakim anggota pada JPU dalam persidangan, Kamis (18/11/2021) lalu.

” Desakan hakim itu, sangat kami apriasiasi. Itu sangat beralasan. Kami juga mendesak agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terus mengungkap siapa siapa saja oknum yang  terlibar dalam kasus korupsi normalisasi sungai Abab 2018 itu, termasuk oknum Bendahara PU Bina Marga Kabupaten PALI ” Tegas Aprizal

Lagi Viral :   Danlantamal VIII Hadiri Apel Bersama Gerakan Sulut Sejuta Masker

” Tidak bisa dipungkiri pencairan dana tarmyn proyek itu ada keterlibatan oknum Bendahara PU Bina Marga, Oknum Kepala DPKAD bersama oknum oknum lainnya yang sudah menanda tangani dan menyetujui pencairan dana proyek itu ” Kata Aprizal.

” Hakim sudah memerintahkan JPU untuk jangan tanggung-tanggung penyidikan kasus ini, oknum siapa pun yang terlibat harus disidangkan, jangan pandang bulu, pastinya disinyalir oknum Bendahara PUBM PALI dan Oknum Kepala DPKAD PALI terlibat ” Tambah Aprizal Muslim, Minggu (17/12/2021).

Aprizal Muslim menilai dalam kasus korupsi normalisasi Sungai Abab 2018 ini,  Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak cukup cuma menetapkan tiga tersangka saja, sementara ada oknum lain yang bebas,

” Dalam kasus ini disinyalir ada keterlibatan Bendahara PU Bina Marga, dan juga Oknum DPKAD PALI. Bila sampai oknum oknum itu lepas, ini menjadi pertanyaan besar dalam penegakan hukum ” Tegas Aprizal lagi.

” JPU Kejari PALI tidak cukup cuma menetapkan 3 tersangka saja dalam kasus ini, sementara ada oknum lain yang ikut terlibat, bahkan diduga ikut menikmati hasil korupsi itu, dibebaskan, ada apa ini ” Kata Aprizal.

Lagi Viral :   Dinkes Lampung Selatan Bersama KPU Gelar Uji Rapid Test

” Kami minta JPU, dalam hal ini Kejaksaan Negeri PALI dapat mengusut kasus ini lebih mendalam. Seret oknum Bendaha PU Bina Marga PALI dan oknum Kepala DPKAD PALI dalam kasus korupsi Sungai Kecamatan Abab 2018 ini,jangan pandang bulu ” Harap Aprizal.

Diketahui bahwa pada pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Kecamatan Abab tahun 2018 ini, dari hasil audit BPK pertama, Negara mengalami kerugian hingga Rp 5,6 Miliar. Selanjutnya BPK RI melakukan audit yang kedua, sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3,2 Miliar. (AE)

#SungaiAbab
#KejariPali
#LawanKorupsi
#JanganPandangBulu

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top