Lahat – Sumsel
beeoneinfo.com
KPK Nusantara Provinsi Sumatera mengungkap dugaan kegiatan fiktif di beberapa SKPD/ Dinas Kabupaten Lahat tahun 2020.
Hal ini disampaikan Ketua KPK Nusantara Provinsi Sumatera Selatan kepada media ini, Selasa (14/09/2021).
Kata Dodo Arman, temuan tersebut setelah pihaknya melakukan kegiatan monitoring terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertangungjawaban Bupati Lahat Tahun 2020.
” Disitu kami menemukan dugaan adanya kegiatan fiktif di beberapa SKPD/ Dinas Kabupaten Lahat ” Ujar Dodo.
Dijelaskan Dodo, pihaknya sudah melakukan perbandingan data dengan sumber data terkait seperti data RUP (Rencana Umum Pengadaan) tahun 2020, data Tender LPSE tahun 2020, data audit LHK LKPD ( LHP BPK SUMSEL) Kabupaten Lahat tahun 2020 serta melakukan investigasi lapangan,
Dari semua itu, lanjut Dodo lagi, pihaknya ada menemukan dugaan Kegiatan fiktif di beberapa SKPD/ Dinas Kabupaten Lahat.
” Terkait itu, kami juga telah mengirimkan surat Kofirmasi dan Pemintaan Klarifikasi Kepada Kepala SKPD/ Dinas Kabupaten Lahat dimaksud diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas PUPR kabupaten Lahat ” Kata Dodo.
Masih kata Dodo, Dugaan Kegiatan fiktip itu didasari setelah fakta – fakta yang diperoleh dari hasil monitoring yaitu, berupa kegiatan ada dan tercatat dalam laporan realisasi anggaran ( LRA), namun tidak ada dan tidak tercatat dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan), tidak ada dan tidak tercatat dalam Tender LPSE, dan tidak ditemukan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan, baik kegiatan fisik dan maupun kegiatan non fisik.
” Dugaan fiktif tersebut didasarkan pada dugaan ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan oleh SKPD/Dinas dengan kondisi pada saat pandemic Covid-19 dengan regulasi pemerintah yang melakukan banyak pembatasan – pembatasan Kegiatan ” Dodo Menambahkan.
” Dugaan kegiatan fiktif itu jelas ada unsur kesengajaan dan merugikan keuangan negara ” Ucapnya.
” Kami sudah menyampai surat konfirmasi serta minta klarifikasi kepada pihak terkait. Tapi bila tidak juga direspon oleh instansi yang bertanggung jawab. Kami akan mengadakan unjukrasa damai minta agar temuan ini dapat ditindak lanjuti Aparat Penegak Hukum ” Pungkasnya.
Sementara itu, terkait dugaan ini. Beberapa SKPD Kabupaten Lahat seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan ketika coba dikonfirmasi media ini. Sampai berita ini ditayangkan tidak memberikan jawaban.Bahkan ada Kepala SKPD yang diduga langsung blok nomor WA wartawan (Ab)
Related posts:
