Bandar Lampung

Pelaku UMKM Punya NIB Kena Pajak Berapa Ya ?, Yuk Cek Disini

Bisnis, beeoneinfo.com

Pemerintah saat ini melalui Kementrian Investasi, Kementrian Koperasi dan Kementrian Agama terus berupaya menggalakkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para UMKM. Segala macam sosialisasi dilakukan, terutama dipendaftaran sertifikasi halal Self Declare (Pernyataan Mandiri) pelaku UMKM diwajibkan memiliki NIB.

NIB sendiri fungsinya adalah sebagai surat perijinan yang bisa dibuat sendiri sesuai dengan kategori usahanya masing – masing dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

NIB dapat dibuat sendiri melalui online baik itu mengunjungi situs oss.go.id atau mendownload aplikasi OSS di Play Store. Khusus bagi UMK, pembuatan surat ijin ini gratis dan berlaku seumur hidup. Nah, yang mulai jadi pertanyaan adalah benarkah UMKM setelah mendapat NIB tetap bebas pajak ?

Perlu diketahui, Di akhir tahun 2023, realisasi penerimaan pajak negara tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun. Angka ini tumbuh sebanyak 8,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan telah melewati target yang ditetapkan sendiri oleh Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, sumber penerimaan pajak PPh Non Migas punya kontribusi paling besar, yaitu 53,1 persen. Termasuk didalamnya, adalah setoran pajak dari sektor UKM dan bisnis yang tak termasuk kategori Migas.

Melihat angka yang besar tadi, wajar jika banyak pelaku UMKM merasa kecil hati. Patutkah bisnis yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah tetap diwajibkan menyetor pajak, sementara angka pendapatan negara sudah melewati 100% dari target yang ditetapkan?

Lagi Viral :   HUT Bandar Lampung ke-340 Akan Datangkan Artis Ibu Kota

PEMILIK NIB PERORANGAN (UMK) BEBAS PAJAK.

Bagi pemilik NIB dengan status UMK Perorangan bisa bernafas lega nih, tidak semua golongan UMKM diwajibkan membayar pajak. Jika usaha mikro yang kita jalankan berstatus Usaha Perseorangan dan belum berbadan hukum, dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun, maka tarif pajaknya adalah nol persen. Alias, gratis. Adapun yang dimaksud dengan status badan usaha Perseorangan adalah sebuah bisnis yang belum berbentuk CV, PT, maupun bentuk badan usaha lainnya yang sudah sah secara hukum negara.

Menurut perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak RI, Arif Yunianto, penggratisan PPh Final pada usaha beromzet di bawah Rp500 juta ini dirancang untuk kesejahteraan UMKM. Kebijakan ini diberlakukan agar UMKM dapat lebih leluasa bergerak dan mengembangkan bisnisnya, tanpa perlu memikirkan kewajiban membayar pajak. Setelah usaha sukses berkembang dan jumlah penghasilan sudah cukup besar, barulah akan dikenakan PPh final.

Di sisi lain, jika omzet yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp500 juta, namun masih di bawah angka Rp4,8 miliar per tahun, maka kita dapat memilih tarif pajak final berdasarkan nilai omzet tadi. Tarif PPh yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari total omzet per tahun.

Namun, tarif ini hanya berlaku maksimal selama 7 tahun sejak usaha yang kita miliki terdaftar. Kemudian, jika omzet sudah menyentuh angka di atas Rp4,8 miliar per tahun, maka semua pelaku usaha diharapkan menyusun Laporan Laba Rugi. Nantinya, objek pajak yang dikenakan bukan lagi omzet, melainkan laba yang dihasilkan per tahun.

Lagi Viral :   Tekan Angka Stunting, Pemkot Raih Penghargaan Dari Kementerian PPPA

Contoh Kasus : Rempeyek Ibu Gina

Misalnya, di tahun 2021, Ibu Gina punya bisnis Rempeyek rumahan dengan omzet per bulan sebesar Rp17.750.000. Jika dihitung selama 12 bulan, maka omzet per tahunnya adalah sebesar Rp213.000.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayar Ibu Sari? 

Di tahun tersebut, lantaran omzetnya masih di bawah Rp500 juta per tahun, maka nilai PPh Finalnya adalah NOL.

Lalu di tahun berikutnya, bisnis Ibu Gina semakin berkembang, hingga omzetnya naik ke angka Rp700 juta per tahun. Berapa jumlah pajaknya?

Nah, karena usaha Ibu Gina masih berbentuk bisnis perseorangan, maka omzet sejumlah Rp500 juta tidak dihitung sebagai objek pajak. Sehingga cara menghitung pajak penghasilannya adalah seperti ini :

Omzet usaha                     = Rp700.000.000

Omzet tidak kena pajak  = Rp500.000.000

            ——————————————————–  —

Omzet kena pajak            = Rp200.000.000

Beban Pajak = Omzet Kena Pajak X Besaran PPh

         = Rp200.000.000 X 0,5% 

          = Rp1.000.000

Artinya, jumlah PPh Final yang harus dibayarkan oleh Ibu Gina adalah sebesar Rp1.000.000.

UMKM TETAP WAJIB LAPOR PAJAK

Eits, jangan senang dulu ya, walaupun pelaku UMKM yang omstnya dibawah Rp. 500 juta tidak kena pajak tapi pemerintah sendiri tetap mewajibkan UMKM untuk melakukan pelaporan lho.

Lagi Viral :   Libatkan Seluruh Pelajar Tingkat SMP Lukis 560 Tiang Flyover, Herman HN Raih Penghargaan MURI

Lampirkan Laporan Laba Rugi usaha kita saat melaporkan pajak, agar terlihat dan terdata jelas jumlah besaran tarif pajak yang kita bayarkan. Jika usaha mengalami kerugian dan tak ada laba, maka setoran pajaknya bisa saja gratis. Intinya, meski omzet masih di bawah Rp500 juta atau meski usaha mengalami kerugian, pelaporan pajak harus tetap dilakukan.

JANGAN TAKUT PAJAK

Terakhir, pelaku UMKM sendiri sudah sepatutnya tidak khawatir akan besaran pajak yang diberlakukan di Indonesia. Sebab, dibelahan dunia manapun tidak ada negara yang tidak menerapkan pungutan pajak pada pengusaha.

Jadikan pajak ini motivasi kalian, target kalian. Toh kalau untung dari usaha kita besar tentu saja tidak akan sulit menyisihkan 0, 5 – 10 persen untuk berbagi pada negara, terlepas itu nanti dikorupsi atau tidak kita serahkan pada Tuhan ya.

Sumber : UKM Indonesia

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top