Muara Enim
beeoneinfo.com
Diketahui bahwa saat ini di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muara Enim ada Tim khusus (Timsus) yang diduga bukan dari unsur Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Muara Enim.
Keberadaan Timsus inilah yang menjadi pertanyaan gabungan kontraktor (Gabkon) lokal Kabupaten Muara Enim. Bagaimana legal standingnya ?, dan apa fungsinya di ULP,.
Mengingat selama ini di ULP memang sudah ada tim pengawas khusus, namun dengan adanya Tim Khusus yang baru, otomatis keberadaan Tim pengawas khusus yang sudah ada selama ini, dianggap tidak mampu melaksanakan tugas tugasnya dengan baik.
Belum jelasnya tentang keberadaan Tim Khusus (Tim Khusus) di ULP Kabupaten Muara enim inilah yang membuat gabungan kontraktor (Gabkon) lokal Kabupaten Muara Enim mendatangi wakil mereka yang ada di DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (16/06/2021) pukul 14.00 WIB.
Diruang rapat DPRD Kabupaten Muara Enim, Kedatangan rombongan kontraktor lokal Kabupaten Muara Enim diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki didampingi anggota komisi I, M Candra, Dwi Windarti, Yusran Efendi, Alfran. Bony Noprian Pratama, dan lain lain.
Sedangkan dari pihak Gabungan kontraktor lokal Kabupaten Muara Enim diantaranya, H Suhair Amin, Ludy Juliansi. M Lokman, H Nasrin, Jon heri, Ahmad Raminto, Indarli, Hisyam, Sahaludin, Alekson, A Karim, A Khozi Holidun, Heri Barokah, Andi Agusman, Haspa Febriansyah, Robby, dan lain lain.
Pada pertemuan ini konteknya, pihak DPRD Kabupaten Muara Enim hanya sebagai pasilitator yang menghadirkan pihak Pemkab Muara Enim untuk di mintai penjelasannya sebagaimana aspirasi dari gabungan kontraktor lokal Kabupaten Muara Enim.
Dari pihak Pemkab Muara Enim menghadirkan Asisten II H Riswandar SH MH yang mewakili Pj Bupati Kabupaten Muara Enim, pihak terkait diantaranya Febri (Bappeda) Zainal dan Udin (ULP), Noviar (Inspektorat), dan lain lain.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, selanjutnya perwakilan gabungan kontraktor lokal yang diwakilkan kepada Ludy menyampaikan aspirasi mereka, yakni meminta penjelasan tentang keberadaan Tim khusus yang bertugas di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muara Enim yang menurut mereka berasal dari orang orang yang bukan ASN.
Kepada pihak yamg terkait, Ludy Juliansi juga meminta penjelasan tentang legal standing “Tim Khusus” yang diperkerjakan di ULP Kabupaten Muara Enim.
” Kami meminta Pihak Pemkab Muara Enim untuk dapat menjelaskan dan penunjukan legal standing dan tugas tugas Tim khusus yang saat ini ada ULP pada saat ini ” Ucap Ludy.
” Karena ada informasi bahwa Tim khusus ini masih bernaung di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)” Tambah Ludy.
Asisten II H Riswandar SH MH menjelaskan bahwa keberadaan Tim khusus di ULP adalah legal.
Kata Riswandar lagi, fungsi Tim khusus ini adalah untuk melakukan pembenahan hal hal yang berkaitan dengan pelelangan dan pelaksanaan proyek jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Muara Enim agar menjadi lebih baik kedepannya.
Setelah Asisten II H Riswandar menjelaskan secara panjang lebar mengenai ” Tim Khusus ” di ULP di pertemuan ini. Gabungan kontraktor lokal Kabupaten Muara Enim tetap mendesak agar pihak Pemkab Muara Enim dapat menunjukan bukti riil legal standing ” Tim Khusus ” yang ada di ULP.
Hingga pertemuan ini berakhir sekitar pukul 15.00 WIB. Rapat ini belum menemukan kepuasan dari pihak Gabungan Kontraktor lokal Kabupaten Muara Enim. Masalahnya pihak Pemkab Muara Enim belum bisa menunjukan secara riil bukti legal standing ” Tim Khusus ” yang ada di ULP Kabupaten Muara Enim. (Ab)
Related posts:
