Daerah

PLTU PT PRIAMANAYA DIKABUPATEN LAHAT DIDUGA SUDAH MENCEMARI LINGKUNGAN WARGA DESA TELATANG

Lahat
beeoneinfo.com

Bermaksud melaporkan adanya dugaan limbah dari PT PLTU Keban Agung Lahat, sejumlah Warga Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, mendatangi kantor PLANTARI di Bandar Jaya Lahat, Senin (10/06/2019).

Dikantor PLANTARI, Salah seorang perwakilan warga, HS, mengungkapkan ada dugaan PLTU yang dibangun PT. Priamanaya Energi sudah menghasilkan limbah B3 berupa abu (fly ash dan bottom ash) yang mengakibatkan pencemaran udara. Pasalnya kata dia, limbah yang dibuang PT Priamanaya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Warga kerap mengeluhkan gangguan pernapasan akibat abu yang berterbangan di kawasan permukiman.

“Penimbunan abu PT Priamanaya berada tak jauh dari permukiman warga Desa Telatang. Debunya sangat menggangu dan lingkungan menjadi tidak sehat. Kami warga Telatang merasa resah ,” ujar dia.

” Untuk diketahui bahwa penduduk Desa Telatang yang berjumlah 403 kepala keluarga. Ada sekitar 1.043 jiwa hidup bersebelahan dengan industri PLTU PT Priamanaya, yang disesalkan penimbunan limbah abu hanya berjarak beberapa meter dari permukiman warga dan tempat penimbunan merupakan area terbuka ” Terangnya

Lagi Viral :   SIAPA SANGKA, KABUPATEN PALI PRIORITAS BANGUN JALAN, 7 TAHUN BERDIRI MASIH ADA JALAN MIRIP KUBANGAN KERBAU

” Permasalahan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas industri PLTU tersebut sudah dirasakan masyarakat Desa Telatang sejak tahun 2012 silam, saat pertama kali PLTU beroperasi secara komersial” Tutur HS

Sementara itu, Sanderson Syafe’i, ST. SH, dari Plasma Nutfah Lestari (PLANTARI) atas laporan warga Desa Telatang, senada dia juga mengatakan bahwa aktivitas penimbunan dan pembuangan limbah B3 tersebut disinyalir sangat berdampak pada perburukan kualitas lingkungan.
Disini ada dugaan PLTU sudah melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki izin menimbun limbah abu.

” Dalam hal ini kita sudah melakukan Audiensi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, namun tindak lanjutnya dinilai tidak signifikan, pihak perusahaan pun sudah kita minta klarifikasi namun tidak memberikan keterangan resmi ” Jelas Sanderson.

” Untuk ini kami mengaharapkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat segera menurunkan Team Satuan Reaksi Cepat Balai Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Seksi III Palembang Sumatera Selatan untuk memberikan solusi terkait dampak yang terjadi serta memberikan sanksi kepada PLTU Keban Agung ” Pintanya.

Lagi Viral :   PT BUKIT ASAM GELAR HALAL BIHALAL DIGEDUNG BARU

Lebih jauh dipaparkannya, mengutip PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan pembuangan limbah berupa abu terbang dan abu dasar ke tanah terbuka harus memiliki izin dari KLHK. Ada dugaan izin tersebut tidak dimiliki.

Masih kata Sanderson, Perusahaan tambang batubara PT. Priamanaya Energi adalah perusahaan yang beroperasi di Desa Kebur dan Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Perusahaan ini selain beraktivitas melakukan pengerukan batubara PT Priamanya Energi, juga memiliki PLTU dengan kapasitas 2X135 Mw. PLTU ini berada di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat.

“:Sesuai Pasal 60, Pasal 104 dan Pasal 116  UU PPLH, setiap orang yang dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 60, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar ”

“Kami ingin negara menegakkan pidana korporasi yang tidak setengah-setengah, denda Rp 3 miliar, dan izin perusahaan dicabut serta hengkang dari Bumi Kabupaten Lahat ,” Tegas Sanderson.

Lanjutnya lagi, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13/2016 soal tata cara penanganan perkara tindak pidana pada koofporasi, di luar itu Pemerintah juga memiliki diskresi sekaligus kewenangan mencabut izin tambang.

Lagi Viral :   FIRDAUS SEBUT UNJUK RASA DI BAWASLU KABUPATEN PALI ITU BAGIAN PEJUANG DEMOKRASI

” Jadi, kalau suatu perusahaan sudah kena pidana koorporasi, mestinya, sudah tak boleh lagi beroperasi” Tukasnya

” Putusan pidana ini dapat jadi dasar pencabutan atau sanksi administrasi maksimal sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2/2013 tentang sanksi administratif. pencabutan izin bagi perusahaan hitam ini. Sesuai prinsip hukum UU PPLH, premium remedium, berarti sanksi administratif maksimal dapat bersamaan dengan pidana, tanpa menunggu salah satunya ” Jelasnya lagi.

Sedangkan pihak Perusahaan, terkait permasalahan ini. Sampai berita inj ditayanhkan belum bisa mengkonfirmasi.

Lapaoran : Dayat IWO / Tim
Editot : Aben CN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top