Bandar Lampung

Tagihan SPP Dan Uang Gedung Enggak Ada Kwitansi Sekolah Di Bandar Lampung Tahan Ijazah Siswa, KAMI Lampung “Itu Tagihan Resmi Bukan ?”

Bandar Lampung, beeoneinfo.com

Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Lampung memberi peringatan pada sekolah yang terdata menahan beberapa ijazah siswa karena belum melunasi biaya gedung dan SPP. Padahal, menurut data yang mereka terima beberapa siswa tersebut mengaku jika selalu mengajukan syarat untuk menerima dana BOSDA salah satunya mengumpulkan surat keterangan tidak mampu pada sekolah – sekolah tersebut.

Salah satu anggota Pengurus KAMI Lampung mengatakan, tagihan tunggakan siswa tak mampu itu bernilai fantastis sekitar Rp. 9 jutaan.

“Ada satu sekolah SMK di Bandar Lampung, orangtuanya mengaku sering diminta mengumpulkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tapi katanya tidak mendapat BOSDA dan BOSDA menurut keterangan sekolah itu hanya berlaku 6 bulan. BOSDA apa itu ?” Ungkap anggota KAMI Bandar Lampung yang ingin namanya dirahasiakan pada Rabu (14/09).

Lagi Viral :   Nanang Ermanto Serahkan 156 SK CPNS Dan PPPK, Ini Pesannya

“Yang lebih aneh lagi, saat diminta kuitansi penagihan masa’ yang nulisnya orangtua murid sendiri tanpa dibubuhi cap dan tandatangan sekolah, tagihan macam apa itu ?” Pungkasnya.

Atas temuan – temuan ini, Komunitas yang saat awal pandemi sering berkolaborasi dengan penegak hukum aparat kepolisian membagikan masker dan melakukan penyemprotan disinfektan ini menghimbau agar wali murid tidak takut – takut melaporkan pada pihak berwenang, atau meminta bantuan pada LSM, Ormas maupun instansi – instansi yang berwenang lainnya.

“Jangan takutlah, kalo emang resmi tagihan itu sifatnya resmi juga, pake kuitansi cap sekolah dan tanda tangan. Kalo enggak resmi, laporin aja mumpung KPK masih di Lampung” Tegasnya.

Lagi Viral :   Bupati Winarti : " Media Yang Membesarkan Saya"

Saat ini sendiri secara mandiri KAMI Lampung terus melakukan pendataan pada siswa – siswa yang tidak mampu dimana ijazahnya masih ditahan karena belum membayar uang gedung dan SPP sekolah.

Dalam pergub No 34 Tahun 2020 dituliskan, pembayaran dana BOSDA sendiri dilakukan dua tahap dalam satu tahun. Semester I bulan Januari – Juni sebesar 50% dan Semester II bulan Juli hingga Desember sebesar 50%.

Besaran biaya BOSDA sendiri untuk siswa SMA sebesar Rp. 1 juta dan untuk siswa SMK sebesar Rp. 1, 560 Juta pertahun.

KAMI kota Bandar Lampung juga mengatakan, penahanan ijazah oleh pihak sekolah tersebut juga seharusnya sudah masuk dalam tindak pidana penggelapan. Pasalnya, siswa – siswa tersebut jelas sudah melaksanakan kewajibannya menimba ilmu, namun tidak mendapatkan haknya berupa ijazah.

“pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” Tutupnya dengan membacakan pasal 372 KUHP.

Lagi Viral :   Gelar Halal Bi Halal, Herman HN Ajak Jaga Persatuan dan Kebersamaan

Related posts:

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top