Bandar Lampung

Wajib Sertifikasi Halal Bagi PKL Dan UMKM Berlaku Oktober 2024, Ini Syarat Pengajuan Gratis

Bandar Lampung, beeoneinfo.com

Wajib sertifikasi halal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UMKM yang sedianya akan diterapkan pada 17 Oktober 2024 nanti disinyalir belum ada perubahan.

Walaupun Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop RI) melalui Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman meminta agar Mandatori kebijakan itu ditunda.

Kemenkop RI menilai masih banyak PKL dan UMKM yang belum siap untuk mengikuti regulasi terebut karena UMKM sendiri semakin banyak tumbuh dan tersebar jutaan jumlahnya di Indonesia.

Hanung juga mengungkapkan target agar seluruh UMKM di Indonesia memiliki sertifikat halal sebelum 18 Oktober 2024 akan sulit tercapai. Ini dikarenakan rata-rata hanya 200 produk UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal per tahun. Apalagi satu UMKM bisa memiliki sampai lima produk.

Sebenarnya, Kementrian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sendiri telah berusaha mempermudah urusan sertifikasi halal bagi PKL dan UMKM.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Siti Aminah menyebut pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis atau SEHATI.

Lagi Viral :   Walikota Eva Dwiana Terima Gelar Adat Batin Mustika Cahaya Marga dari Kebandaran Marga Balak

Namun sayangnya, tidak semua produk yang bisa mendaftar melalui program SEHATI ini. Salah satu pendamping asal UIN Sunan Kalijaga di Lampung, Adhitya Zulkarnain mengatakan jika ada syarat – syarat agar para pelaku usaha bisa mengikuti program SEHATI dan mendaftar melalui skema Self Declare.

” Ada syarat – syaratnya, yang pasti jika produknya hewan sembelihan dan digiling,  lalu produk hewan darat yang diproduk dan disimpan dalam keadaan beku (Frozzen) tanpa ada tambahan bahan lain baik matang atau mentah maka dipastikan tidak dapat mendaftar melalui skema pernyataan mandiri (Self Declare).” Terang Adhitya biasa disapa Adhit.

“Misal Bakso, Ayam frozzen, Nuget ayam/sapi, sate dan lain – lain maka dipastikan akan sulit dan besar kemungkinan ditolak oleh Komite Fatwa” Tambahnya.

“Tapi kalau untuk pelaku usaha yang jenis usahanya Fried Chicken dan Soto daging sih tahun 2023 lalu bisa melalui jalur Self Declare ya, yang penting ayam dan dagingnya tidak digiling dan dibeli melalui tempat pemotongan yang sudah bersertifikasi halal tentunya” Sambung Pendamping Pph berambut panjang ini.

Adhit mempersilahkan jika ada pelaku usaha yang menggunakan bahan hewan darat yang disembelih maka bisa mengajukan melalui jalur Reguler (Berbayar).

Lagi Viral :   Hitung Suara Dihentikan Sementara, Pilkades Di Desa Fajar Baru Lampung Selatan Berjalan Kondusif

SYARAT – SYARAT SELF DECLARE

Self Declare sendiri berarti adalah pernyataan mandiri pelaku usaha untuk menjadi Penyelia Halal diproduksinya sendiri. Dalam hal ini, pelaku usaha menyatakan bertanggung jawab jika semua produknya adalah menggunakan bahan – bahan yang bersertifikat halal. Mendaftar melalui jalur Self Declare ini dipastikan tidak berbayar alias Gratis dengan ketentuan menunjuk salah satu petugas Pendamping Proses Produk Halal (PPH) diwilayahnya. Adapun ketentuan lainnya dipaparkan Adhit adalah sebagai berikut :

  • Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor KBLI sesuai usaha dan produk yang dibuat.
  • Photo KTP.
  • Email aktif
  • Memiliki Nama Usaha.
  • Produk yang diajukan dengan maksimal 3 jenis produk dan masing – masing jenis produk bisa mengajukan 10 produk. Contoh, Jenis produk Roti dan Bakery maka bisa ajukan produk misalnya roti isi, kue lapis legit, kue nastar dan lain – lain.
  • Data bahan dan merk untuk pembuatan tiap produk yang diajukan. Misal ada produk yang menggunakan bahan tepung, garam, gula dan bahan lain yang telah melalui proses pabrik maka wajib mencantumkan merk.
  • Proses pembuatan tiap produk yang diajukan. Proses ini harus detil mulai dari perlakuan awal produk (Dicuci, dikupas, diiris), Pencampuran (Di Mixer, ditumbuk Dll) hingga pemasakan dan pengemasan.
  • Bersedia dikunjungi dan dilakukan verifikasi lokasi dapur usaha. Ditahun 2024 ini BPJPH sendiri mengeluarkan aturan jika photo tiap produk yang diajukan harus disertakan dengan pelaku usaha dan pendamping.
Lagi Viral :   PERWIRA TNI LULUSAN AKADEMI MILITER TAHUN 2000 TURUN LAPANGAN BANTU MASYARAKAT

CONTOH PHOTO PRODUK

 

Untuk lebih jelasnya, Adhit juga mempersilahkan bagi semua UMKM di Bandar Lampung dan sekitarnya menghubungi langsung dirinya guna berkonsultasi secara gratis melalui jalur Whatsapp di nomor : 088276735166. Atau datang langsung ke Poskonya di Jalan Jati No. 10 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

“Silahkan hubungi saya atau datang langsung, nanti kita jelaskan sedetail mungkin. Tidak ada biaya kok, aman” Tegas Adhit.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top