Nasional

WARNING , INI PERATURAN BARU YANG ANCAM MEMECAT OKNUM PNS YANG MALAS KERJA

Nasional
beeoneinfo.com

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) adalah pegawai yang ditanggung negara kehidupannya. Yakni digaji dari uang rakyat untuk melakukan pekerjaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Tentunya sangat miris kalau Pegawai Negara yang setiap bulan menerima gaji dan segala macam tambahan pendapatan melakukan pekerjaan ” semau gue ”

Selain itu, seorang PNS  tentu saja ada tempat kerjanya, ada ruangan kerjanya, ada kursi tempat duduknya. Sangat mustahil kalau seorang PNS tidak memiliki ruangan kerja dan kursi tempat duduknya karena alasan ” Dinas Luar “.

Karena tidak jarang  dari pantauan dari waktu ke waktu, kita jumpai seorang PNS, yang sudah kita ketahui ruangan dan kursinya, jarang ada. Dan tentu saja hal ini menjadi tinta merah bagi seorang PNS kalau cuma datang untuk meng-absen menekan fingerprint lalu pergi lagi ” berkantor ” diluar. Dan yang lebih perparah lagi untuk memasuki ruangan kerjanya juga dilengkapi fingerprint. Ruangan PNS yang begini apa tujuannya ?. Takut ditemui bukankah PNS itu melayani masyarakat. Atau ada sesuatu yang dia takuti. Kondisi seperti ini, khalayak tidak dapat mengetahui apa pekerjaanya didalam ruangan tertutup tersebut. Ada atau tidak orangnya. Karena tidak mustahil seorang PNS yang begini melakukan pekerjaan yang melanggar hukum atau amoral didalam ruangannya.

Lagi Viral :   Prabowo Subianto : "Jokowi Benar - Benar Berjuang Untuk Bangsa Negara Dan Rakyat"

Penerapan PP Nomor Nomor 30 Tahun 2019 tentunya tidak cukup cuma dilakukan secara internal namun perlu juga partisipasi semua elemen masyarakat agar efektip bisa terlaksana. 
 
PP Nomor Nomor 30 Tahun 2019, atau peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS atau ASN, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Menurut PP ini, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Lagi Viral :   Rajin Sebar Hoaks, Pemilik Akun Instagram Ditangkap

PP Nomor 30 Tahun 2019 membuat sistem penghargaan dan hukuman semakin jelas. Misalnya, terkait dengan pemberhentian PNS yang dinilai tidak memiliki kinerja yang optimal. “Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip bunyi Pasal 4 PP ini adalah Objektif, Terukur , Akuntabel, Partisipatif dan Transparan

Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud menurut PP ini, dilaksanakan dalam sistem managemen kenerja PNS yang terdiri atas, Perencanaan kinerja, Pelaksanaan pemantauan kinerja dan pembinaan kerja, Penilaian kerja, Tindak lanjut dan Sistem informasi kinerja PNS. Sedangkan perencanaan kinerja itu sendiri atas penyusunan dan penetapan SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai ) dengan memperhatikan perilaku kerja.

PP Nomor 30 Tahun 2019, Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung.

Lagi Viral :   ALEX NOERDIN, SETELAH JADI TERSANGKA KASUS PDPDE, KINI JADI TERSANGKA MASJID SRIWIJAYA

Disebutkan dalam PP ini, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.

“SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri sebagaimana dimaksud disetujui oleh menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengoordinasikannya,” bunyi Pasal 16 ayat (1) PP ini.

Untuk SKP bagi pejabat administrasi, menurut PP ini, disetujui oleh atasan langsung. Adapun SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja.

Namun untuk lebih lengkapnya silahkan download PP Nomor 30 Tagun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS (**)

Sumber : Kurikulum.co.id

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

To Top