Lampung Barat, beeoneinfo.com
Semerawut, Pendataan Penerima berbagai program bantuan sosial (Bansos) dikabupaten Lampung Barat (Lambar) masih Acak-acakan, sebab, sejumlah warga miskin dilambar menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang Asli Tapi Palsu (Aspal) Alias ‘’Bodong’’.
Sebab, meski memiliki kartu program perlindungan sosial, para pemilik kartu tidak pernah menerima dana program yang dimaksud. Kondisi ini diduga kuat diakibatkan buruknya Data Terpadu dan Orang Tidak Mampu (DTP FMOTM) yang dijadikan dasar untuk menetapkan keluarga penerima manfaat dalam program perlindungan sosial yang merupakan Nawa Cita Presiden Jokowi.
Beberapa warga yang megang KIP di Kecamatan Sukau Mengaku tak pernah merasakan dana bantuan tersebut, hal ini dialami oleh keluarga Selamat Bahagia, Warga Bangun Jaya, Desa Hanakau Kecamatan Sukau, mengaku, bahwa Zaski Andika Pratama putra sulung keluarga ini yang duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) kelas 2 dinyatakan menjadi penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut sejak tahun 2018 silam tapi nyatanya, KIP tersebut tidak pernah bisa diuangkan, Walaupun Zaski mengantongi KIP asli, hal ini dikarenakan kesalahan petugas saat pendataan, nama Zaski tidak tercantum dalam KIP, melainkan nama sang ibu Kandung Zaski yaitu Jasmi.
Penyebab kesalahan nama pada KIP yang diakibatkan Zaski tidak pernah bisa mencairkan bantuan tersebut. Jasmi mengaku telah melaporkan kesalahan ini kepada aparat desa namun hal ini tidak ditanggapi,
‘’saya sudah melaporkan kesalahan ini sama aparat desa tapi sampai detik ini kondisi tersebut tidak juga dibenahi oleh pihak yang berwenang, jadi untuk apa saya megang KIP seperti ini,’’ kata Jasmi Ibu kandung Zaski.
Perlu diketahui, Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 5 tahun 2018, setiap pemegang KIP menerima dana bantuan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) Rp.450 ribu pertahun, kemudian untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.750 ribu pertahun dan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMP) Rp.1juta pertahunnya.
Tahap pencairan dana bantuan tersebut dilakukan langsung oleh pemegang KIP melalui Bank. Namun, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pihak sekolah.
Masih di Kecamatan yang sama, Hal serupa tapi tak sama juga dialami keluarga Dedi Haryadi yang tinggal didusun Wayheni, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau juga mengalami ironi KIP yang tak pernag bisa diuangkan. Menerut Mufiroh istri Dedi Haryadi, sejak dibangku SD putra mereka bernama Riyadi Jamaludin telah mengantongi KIP, namun tidak bisa diuangkan.
Bukan hanya menerima ‘’KIP Aspal’’, sejumlah FM OTM di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau diduga kuat menjadi korban exclusion error (tidak ditetapkan sebagai penerima manfaat mesikupun eligible) yang dilakukan Dinas Sosial Lambar. Pasalnya, Sejumlah keluarga yang jelas-jelas seharusnya masuk kategori miskin, nyatanya tidak masuk BDT FMOTM.
Selain melakukan exclusion error, Dinsos Lambar diduga kuat melakukan inclusion error yang parah. Pasalnya, ratusan warga yang ineligible (tidak memenuhi syarat menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial) justru masuk BDT FMOTM bahkan menerima segala jenis program pengentasan Kemiskinan.
Buktinya adalah keluarga ADN di Dusun Limau Kunci, Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit, mengaku masuk BDT FMOTM Dinsos Lambar dan menerima berbagai program bantuan perlindungan sosial, padahal ADN memiliki usaha Pengepul kopi, sedangkan sang istri memiliki usaha warung sembako.
-
- Rumah Milik Salah Satu Kepala Dusun di Pekon Hanakau Yang Mendapatkan Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan (Berlabel Orang Miskin)
Selain ADN Limau Kunci, kali ini keluarga salah satu kadus di Dusun Way Heni, Desa Hanakau, ini merupakan inclusion error yang parah dilakukan Dinas Sosial setempat. Keluarga ini tetap masuk BDT FMOTM dan menerima berbagai macam program bantuan, meskipun terlihat kasat mata, kondisi keluarga ini terbilang sangat mampu.
(DANIEL)
Related posts:
