Jakarta, beeoneinfo.com
Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hampir menyepakati perihal pembatalan wacana menggelar pilkada secara serentak pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan RUU Pemilu di komisinya hampir menyepakati bahwa pilkada serentak harus diselenggarakan di antara penyelenggaraan dua pemilu tingkat nasional.
“Yang hampir kita sepakati salah satunya adalah pemilu daerah (serentak) itu harus berada diantara dua pemilu nasional (Pileg dan Pilpres).” Ujar Doli pada wartawan di halaman gedung parlemen, Senayan Jakarta Rabu (15/07).
“Dimulai nanti pemilu nasional 2024, kemudian pemilu daerah (serentak) 2027, kemudian pemilu nasional 2029 lalu pemilu daerah (serentak) lagi 2032 dan seterusnya” Tambah Doli.
Dengan konsep seperti itu, Doli juga mengatakan jika pemilukada yang digelar pada 2017 dan 2018 lalu bisa digelar pada 2022 dan 2023 mendatang.
“Maka nanti, pilkada 2020, pilkada 2022 dan 2023 akan diserentakan pada 2027. Ini yang beda dari undang – undang yang sekarang. Kalau undang – undang sekarang serentak habis pilkada 2020 langsung di 2024, jadi pemilukada 2022 dan 2023 enggak ada” Imbuhnya.
Penyelenggaran pilkada secara serentak dengan pileg dan pilpres di Pemilu 2024 mendatang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir di 2020.
Pembukaan kemungkinan ini pun membuat pemilihan gubernur di DKI Jakarta dan Banten berpeluang diselenggarakan di 2022; serta pemilihan gubernur di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua digelar pada 2023.
Related posts:
Recommended for you
